|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Pemuda HKTI
Sulut Tolak Unsrat Jadi BHP
|
Dewan pengurus Pemuda Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sulut menyatakan menolak rencana Unsrat menjadi BHP. Pasalnya menurut Ketua Melki Suawah dan Sekretaris Ronny R Losu SP dalam siaran persnya Kamis (21/12) kemarin, rencana ini terkesan terburu-buru dan tanpa didiskusikan dengan stakeholder dan juga belum mendapatkan persetujuan dari DPRD sulut sebagai representasi masyarakat.
“Kami sangat menyesalkan pernyataan pimpinan Unsrat tersebut dan menolak rencana untuk menjadi BHP,” tukas ke-duanya. Rencana ini menurut keduanya menunjukan bahwa pimpinan Unsrat tidak memiliki kebijakan yang komprehensif dan sistematis untuk mema-jukan Unsrat dan pendidikan di Sulut. “Jika menjadi BHP, Unsrat akan menciptakan pen-didikan dengan biaya pendidi-kan tinggi yang akan melukai masyarakat menengah ke bawah,” tegas mereka.
Di samping itu keputusan ini juga menunjukan bahwa pim-pinan Unsrat tidak peka terha-dap kondisi masyarakat Sulut yang sebagian besar adalah pe-tani, nelayan. “Mereka juga me-miliki keinginan untuk me-nyekolahkan anak-anak mereka hingga ke perguruan tinggi kebanggaan Sulut yaitu Unsrat,” tukas keduanya.
Untuk itu mereka mendesak agar rektor mencabut/menarik pengusulan menjadi BHP dan selanjutnya melakukan pembe-nahan-pembenahan internal. “Diantaranya dengan mengem-bangkan sikap disiplin kerja dan efisiensi keuangan serta pem-berantasan KKN dalam tubuh Unsrat,” tegas mereka.
Sebab dengan diberlaku-kannya BHP maka akan menu-runkan minat masyarakat un-tuk mengecap pendidikan tinggi. “Dikuatirkan Unsrat nantinya hanya menjadi universitas milik orang kaya saja,” tegas mereka.
Selain itu Unsrat juga dimin-ta untuk menyediakan skema fasilitas beasiswa bagi maha-siswa dan calon mahasiswa ku-rang mampu diantarnya anak petani dan nelayan. Juga untuk menunjang program revitalisasi pertanian dengan ikut melaku-kan penanaman jagung di kebun-kebun percobaan Un-srat. “Sehingga nantinya akan mendatangkan pemasukan tambahan untuk biaya opera-sional pendidikan Unsrat,” pungkasnya.
Ditambahkannya, peme-rintah juga dimintakan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dalam APBN/APBD sesuai amanat undang-un-dang.(vic)
|
|
