|
|
|
|
![]() |
![]() |
Kanan atas pake foto ninia
Ninia Imbau Warga Sulut Tetap Waspada
Personel Komisi B DPRD Sulut dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Pdt Belhein Ninia STh mengimbau warga Sulut untuk tetap waspada terhadap ancaman teror menjelang maupun setelah perayaan Natal. Namun demikian, ia mengingatkan agar warga tidak melihat ancaman teror sebagai sesuatu yang meresahkan karena dikhawatirkan dampaknya dapat mengganggu suasana damai perayaan Natal.
“Saya kira kita tidak perlu melihat ancaman teror itu sebagai sesuatu yang meresahkan atau menakutkan. Ini justru akan mengganggu suasana damai perayaan Natal. Kalau kita melihat ancaman ini dengan hati yang damai, saya yakin perayaan Natal tahun ini akan diselimuti dengan suasana damai. Tapi ingat, kita juga perlu tetap waspada,” katanya kemarin.
Selain itu, Ninia mengingatkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan antar umat beragama. Hal ini menurutnya solusi yang paling tepat untuk mengatasi berbagai ancaman teror. (rol)
Januari, Plt PDIP Mulai Action
Frangky Wongkar SH dan Drs Steven Kandouw selaku Sekretaris dan Bendahara DPD PDIP Sulut mengatakan, proses pemilihan dan pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) daerah pemekaran berjalan mulus alias tak bermasalah. Karenanya, bisa dipastikan mulai bulan Januari 2007 mendatang Plt sudah mulai action.
Dijelaskan Wongkar, tugas yang akan diemban Plt adalah melakukan penjaringan untuk memilih sebanyak 15 orang yang akan diangkat menjadi pengurus DPC. Penjaringan akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari musyawarah anak cabang khusus (musancabsus) sampai konferensi cabang khusus (konfercabsus).
Sementara itu, Ketua Plt DPC Mitra, James Sumendap SH menepis pemberitaan yang menyebutkan pembentukan Plt daerah pemekaran bermasalah. “Pembentukan Plt sah berdasarkan aturan main partai. Dan mulai bulan Januari tahun depan Plt sudah akan melaksanakan tugas,” jelasnya. (tru)
Humas Sekwan Sesalkan Sikap Pegawai
Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Sulut, Drs Sukawati Mamonto mengatakan, dirinya sangat menyesalkan sikap sejumlah pegawai yang memberikan informasi soal pencairan tunjangan komunikasi dan anggaran operasional milik 45 anggota DPRD Sulut kepada wartawan. “Pegawai tidak dibenarkan memberikan informasi kepada wartawan, apalagi jika berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya rahasia. Kalau ada pegawai yang melakukan itu, berarti melanggar aturan. Yang pasti, saya sangat menyesalkan jika ada pegawai yang membeber informasi tersebut,” katanya kemarin menanggapi pemberitaan Komentar pada Kamis (21/12) lalu. (rol)
SPPD Seperti Kerupuk
Oleh: Teddy Rugian
DUGAAN Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) bermasalah di lingkungan DPRD Sulut, seakan tak pernah habis. Menariknya, kendati kerap menjadi sorotan media massa, namun polemik SPPD fiktif tampaknya tak pernah membuat 45 anggota DPRD Sulut jera.
Penyebabnya mungkin karena hingga saat ini belum ada satu pun anggota dewan yang terjerat hukum. Sehingga tak heran jika dugaan SPPD fiktif selalu dipandang sebelah mata oleh legislator.
Hal ini mengingatkan saya dengan makanan ringan yang biasa disebut kerupuk. Enak rasanya, tapi murah dan mudah membuatnya. Kalau dimakan tak pernah membuat rasa kenyang, itulah kerupuk.
Begitu halnya SPPD di lingkungan DPRD Sulut, nikmat tapi tak pernah membuat 45 anggota dewan merasa kenyang.
Terbukti, meski banyak menuai sorotan, namun dugaan SPPD fiktif terus saja mencuat. Bahkan herannya, SPPD fiktif justru terkesan sudah jadi hal yang lumrah di lingkungan DPRD Sulut. (*)
|
|
