KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Manuver politik Constant Ponggawa terkait desakan munaslub dengan membawa-bawa nama 24 DPW, berbun-tut ancaman sanksi pemeca-tan dan recall terhadap Pong-gawa dari jabatan Ketua DPW PDS DKI dan Anggota DPR RI. Demikian hasil pleno DPP yang dipimpin langsung Ke-tua Umum Ruyandi Hutasoit di Jakarta, kemarin (22/12).
Ketua DPP PDS Bidang In-fokom, Brigjen (Purn) Adolf Mambu kepada wartawan me-ngatakan, sanksi ini akan diterapkan, jika Ponggawa tidak menarik ucapannya ter-kait pernyataannya meng-atasnamakan 24 DPW, agar dilakukan munaslub. Mambu mengharapkan yang ber-sangkutan segera memberi keterangan kepada wartawan bahwa tidak ada munaslub. 
“Kita lihat saja besok (hari ini, red). Jika tidak, maka keputusan pleno akan di-tegakkan yakni memberi sanksi tegas seperti men-copot sebagai ketua DPW DKI, bahkan bila perlu menarik keanggotannya di dewan,” terangnya seraya menambahkan bahwa ang-gota harus taat pada orga-nisasi.
Wakil Ketum DPP PDS, Denny Tewu turut meng-amini keputusan pleno ter-sebut. “Kalau yang bersang-kutan tetap membangkang, organisasi akan memberi sangsi tegas, seperti penco-potan sebagai Ketua DPW DKI,” tukasnya. Dia juga me-ngatakan, tidak tertutup kemungkinan DPP melaku-kan recall terhadap Pongga-wa sebagai anggota DPR dari Fraksi PDS. “Tapi ini tentu-nya akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pong-gawa mengatasnamakan 24 DPW meminta kepada DPP untuk segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), paling lambat Januari 2007. “Mu-naslub ini bertujuan untuk menghindari agar nama baik partai tidak tercemar,” kata Ponggawa.
Menurutnya, saat ini ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan hal-hal negatif tentang partai di berbagai media cetak dan elektronik. Hal itu, telah membuat ke-cewa konstituen, khususnya umat Kristiani dan gereja, di mana tanpa dukungan kons-tituen, PDS diragukan eksis-tensinya. 
Constant menilai, DPP dalam mengakomodir jaba-tan wakil ketua umum DPP PDS, telah menyimpang dari AD/ART. Pada 25 Mei lalu dalam Sidang Komisi A Munas I setelah melalui pembahasan perlu tidaknya diadakan jabatan wakil ketua umum, berakhir de-ngan keputusan perlu jaba-tan itu
“Namun bila DPP meng-anggap perlu diadakan ja-batan Wakil Ketua Umum maka kami dapat mema-hami, namun yang harus dilakukan adalah merubah AD/ART terlebih dahulu. Menurut AD/ART, satu-satunya jalan untuk me-rubah AD/ART adalah me-lalui munaslub,” kata dia.(zal/*)