|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
RAPBD 2007 Disetujui Mendagri
|
Meski diberikan sejumlah ca-tatan oleh pihak kementerian dalam negeri, namun Ranca-ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pro-pinsi Sulut tahun 2007 dinyata-kan telah memenuhi syarat un-tuk ditetapkan menjadi APBD. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi A DPRD Sulut, Jemmy Lelet SH, Jumat (22/12) sekem-balinya dari Jakarta bersama rombongan Panitia Anggaran dalam rangka agenda konsultasi RAPBD 2007.
Dijelaskannya, cata-tan yang diberikan oleh pihak kemente-rian diantaranya me-nyangkut pengelua-ran anggaran untuk pemberian penghar-gaan kepada camat-camat berprestasi. Alokasi anggaran ini diminta untuk dihi-langkan karena dinilai bukan merupakan tanggung jawab pemerintah propinsi.
“Selain menyangkut pengeluaran untuk penghargaan, kemen-terian juga memberi-kan beberapa catatan lainnya. Tapi yang je-las, secara umum ca-tatan yang diberikan pihak kementerian sifatnya tidak fatal,” jelasnya.
Ditambahkan Lelet, pihak kementerian menyatakan RAP BD Propinsi Sulut tahun 2007 telah memenuhi aturan khusus-nya UU No 17 tahun 2003 ten-tang Keuangan. Karena itu, pi-hak kementerian memberikan rekomendasi untuk ditetapkan-nya RAPBD menjadi APBD de-ngan syarat catatan yang dibe-rikan dipenuhi terlebih dahulu.
Sementara itu, sumber yang enggan namanya dikorankan me-ngungkapkan, paripurna peneta-pan RAPBD 2007 akan diupaya-kan terlaksana, Sabtu (23/12) hari ini. “Menurut informasi yang saya terima, RAPBD akan diupa-yakan ditetapkan besok (hari ini, red). Tapi saya belum tahu kepastiannya,” ungkap sumber.
Di pihak lain, beberapa pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Sulut membantah hal tersebut. Menurut mereka, paripurna penetapan RAPBD 2007 yang harusnya dilakukan Jumat (22/12) kemarin diputuskan ditunda jadi Jumat (29/12) pekan depan.
“Sampai hari ini (kemarin, red) belum ada undangan pari-purna. Jadi kemungkinan be-sar paripurna ditunda sampai pekan depan,” ungkap para pejabat yang enggan namanya dikorankan.(rol/tru)
|
|
