Ini warning bagi para warga masyarakat di kabupaten pemekaran baru Mitra, yang ingin mencalonkan diri atau telah menjadi caleg (calon legislatif). Di tengah sejumlah warga ngotot akan jumlah kursi yang akan diperebutkan, belakangan diperoleh informasi kalau gaji para legislator Mitra di tahun 2007 mendatang, tak dimasukkan dalam APBD kabupaten induk Minsel 2007.

Otomatis, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, ke 20 atau pun 25 ang-gota DPRD Mitra nantinya, ter-ancam gigit jari karena tak men-dapatkan gaji seperti yang su-dah diharapkan sebelumnya. 
Dari bocoran yang diterima Komentar kemarin, aksi menge-jar kursi anggota legislator Mi-nahasa Tenggara (Mitra) yang belakangan mulai hangat dibi-carakan, baik antara legislator Minahasa Selatan (Minsel) yang akan ke Mitra, dengan pihak KPU Minsel serta para caleg dengan masing-masing petinggi Parpol (Partai Politik) yang akan mengusungnya, akhirnya bakal berujung pada kekecewaan calon legislator Mitra itu sendiri. 
Pasalnya, di saat pemerintah induk yakni Pemkab dan Dekab Minsel membahas serta menge-tuk Anggaran Pendapatan Be-lanja Daerah (APBD) Minsel 2007, diketahui tidak mema-sukkan dana anggaran gaji bagi para calon wakil rakyat yang akan berada di Mitra. Hal itu dikarenakan baik antara Pem-kab dan Dekab Minsel, tetap berpegang teguh pada pendirian yakni belum memegang un-dang-undang pemekaran Kabu-paten Mitra tersebut. 
Sehingga, dengan belum ada-nya kepastian apakah di tahun 2007 nanti Mitra akan memiliki wakil rakyat, maka pengalo-kasian dana anggaran gaji legis-lator Mitra, belum dapat diang-garkan dalam APBD Minsel 2007 mengingat faktor undang-undang Mitra itu sendiri. 
Kabag Keuangan Pemkab Minsel, Drs Boy Pandeirot ketika dikonfirmasi kemarin, tak mem-bantah belum dianggarkannya rencana gaji Dekab Mitra dalam APBD Minsel 2007 mendatang. Dijelaskan Pandeirot, pihaknya tak bisa berbuat banyak dengan tidak tertatanya gaji Dekab Mi-tra di tahun 2007. 
Hal itu, menurut Pandeirot, dikarenakan baik Pemkab dan Dekab Minsel belum mengeta-hui persis dan memegang un-dang-undang Mitra. Di mana, dalam undang-undang tersebut sudah pasti akan menjelaskan peruntukan dan alokasi dana APBD yang dimaksud. Dengan demikian, dikarenakan undang-undang pemekaran Mitra terse-but belum ada, otomatis pihak-nya belum bisa menganggarkan gaji Dekab Mitra tersebut. “De-kab Mitra kan belum terbentuk atau ada, jadi APBD Minsel 2007 belum menata gaji legis-lator Mitra,” kilah Pandeirot. 
Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi C Dekab Minsel, Drs Robby Sangkoy. Menu-rutnya, berhubung undang-un-dang pemekaran Mitra belum ada, maka sewajarnya antara eksekutif dan legislatif Minsel belum bisa menganggarkan gaji Dekab Mitra nantinya. Hal itu dikarenakan belum mengetahui persis, jumlah kursi yang bakal menempati gedung DPRD Mitra tersebut. 
“Bagaimana mo tertata di APBD Minsel 2007, sedangkan jumlah legislator Mitra blum diketahui. Kage pembentukan dewan Mitra nanti berjalan tahun 2008,” ujar Sangkoy tersenyum.(pen)