|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Minahasa doyan bikin rekor
APBD 2007 Hanya Dibahas 26 Jam
|
Kabupaten Minahasa rupanya suka bikin kejutan. Setelah membuat rekor pelantikan 608 pejabat eselon di ling-kungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, kali ini Ka-bupaten Minahasa memecahkan rekor pembahasan Rancangan APBD tercepat yakni selama 26 jam.
Ini tergolong cepat sebab se-telah Nota Keuangan diajukan eksekutif melalui Bupati Mi-nahasa Drs Vreeke Runtu pa-da Kamis (28/12) sekitar pu-kul 12.00 WITA siang, keeso-kan harinya sekitar pukul 14.00 WITA, rancangan APBD Minahasa tahun 2007 ini lang-sung ditetapkan dalam suatu rapat paripurna Penetapan APBD 2007 di gedung DPRD Minahasa.
Menurut Fraksi Partai Ke-adilan dan Persatuan Indone-sia (FPKPI) Minahasa dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan Ketua FPKPI, Hertje Kaunang, DPRD Minahasa di penghujung tahun 2006 telah mengukir sejarah pemecahan rekor pembahasan APBD ter-cepat di dunia. Karena hanya dengan menghitung jam, bu-kan hari, pembahasan ran-cangan APBD sudah tiba pada tahap akhir.
Memang, lanjut Kaunang, prosedur pembahasan telah dilalui. Namun ini dilakukan terburu-buru, sehingga pem-bahasan terlihat hanya forma-litas. “Karenanya kita tidak bi-sa mempersalahkan isu yang berkembang, bahwa alokasi dana untuk APBD 2007 ada muatan-muatan dan kepenti-ngan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan untuk ma-syarakat Minahasa secara keseluruhan,” ujar Kaunang, diiringi suara keras dari sen-dok yang jatuh.
Seperti diketahui, penetapan APBD 2007 oleh DPRD Mina-hasa telah berlangsung Jumat (29/12), di ruang paripurna gedung DPRD Minahasa, me-lalui rapat paripurna yang di-pimpin Ketua DPRD Minahasa Drs Frits Tairas. Paripurna itu turut dihadiri Bupati Mina-hasa Drs Vreeke Runtu, unsur Muspida Kabupaten Minaha-sa, wakil dari Pemkab Minut, Pemkab Minsel dan Pemkot Tomohon, serta para unda-ngan.
Gambaran umum APBD itu sendiri tidak mengalami peru-bahan sejak diajukan ekseku-tif. Dengan rincian, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp 444 miliar, belanja tidak langsung Rp 268 miliar (be-lanja pegawai Rp 222 miliar, belanja bantuan sosial/profesi Rp 36 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerin-tahan desa Rp 8 miliar dan be-lanja tidak terduga sebesar 2 miliar), belanja langsung se-besar Rp174 miliar serta pem-biayaan sebesar Rp1,5 miliar (penyertaan modal pemerintah daerah kepada Bank Sulut).(dav)
|
|
