Polemik tentang tidak adanya anggaran bagi gaji para legislatif yang akan duduk di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), ditanggapi bijak salah satu personel DPRD Minsel asal Mitra, Johanis Jangin SE. Menurutnya, persoalan tersebut tidak usah terlalu dikhawatirkan, karena pasti ada jalan keluarnya.

“Di APBD 2007 kan ada ang-garan untuk Kabupaten Mitra sebesar Rp 8 M untuk satu ta-hun dari kabupaten induk. Dan dari Propinsi Sulut sendiri pada tahun pertama sebesar Rp 2,5 M. Jadi ada sekitar Rp 10 M lebih dana untuk operasional di Mitra. Bisa saja kalau DPRD sudah tebentuk, dana-dana itu bisa dipakai untuk gaji, opera-sional dan sebagainya. Dan ka-lau seandainya sudah terbentuk DPRD tadi, bisa saja kita ang-garkan di ABT dalam pembaha-san DPRD Mitra nanti,” ujar Ja-ngin, kemarin ditambahkannya, seorang pejabat yang akan ditempati di Mitra oleh guber-nur, harus betul-betul me-nyanggupi mencari dana yang bisa menjalankan roda peme-rintahan, dalam hal ini soal dana operasional. “Soal dana dari ma-na, pejabat itu harus lincah. Maka kita Mitra membutuhkan seorang pejabat yang sanggup menjalankan roda pemerin-tahan dalam masa transisi ini. Maka bagi saya, siapa saja pejabat yang akan memegang di Mitra, kita tidak usah mem-polemikkan. Kita serahkan saja kepada gubernur,” jelas Jangin. 
Menurutnya, gubernur sudah cukup memahami permasala-han di daerah yang baru terben-tuk, khususnya Mitra. “Guber-nur kita ini kan sudah berpenga-laman. Tidak mungkin Pak Gu-bernur Sarundajang menaruh seorang pejabat yang tidak berpengalaman untuk menjalankan pemerintahan dalam masa transisi ini, da-lam hal ini untuk me-letakan pondasi di Mi-tra. Tidak mungkin gubernur menaruh pejabat yang tidak bisa mengambil suatu kebijakan-kebijakan dalam situasi seperti yang disebutkan tadi, yaitu DPRD tidak ada gaji tadi,” tandas salah satu kandidat di Pilkada Mitra nanti ini. 
Untuk itu, lanjut Jangin, dasar dana Kabupaten Mitra, yaitu sekitar Rp 10 M, yang sudah tertata dalam APBD 2007 ter-sebut, ditambah suatu daerah diberikan kewenangan untuk meminjam sementara kalau ada hal-hal yang mendesak, maka persoalan gaji bagi legislatif se-harusnya tidak usah dipersoal-kan lagi. 
“Tidak usah terlalu dikhawa-tirkan, kalau DPRD mau dibentuk, ben-tuklah secepatnya. Kita juga minta ke-pada guberenur ka-lau bisa Januari per-tengahan atau akhir, paling tidak Februari kita sudah bisa men-jalankan roda peme-rintahan di Mitra. Se-muanya pasti ada jalan keluar. Bukan maksud saya mau ce-pat-cepat ke sana, tapi itu lebih cepat lebih bagus. Kalau DPRD sudah ada, maka tahun 2008 kita sudah punya APBD sendiri. Dengan demikian, akan terjadi percepatan pembangunan di Mitra. Semua pasti kita lakukan, asalkan sudah ada DPRD dan pejabat, pasti semuanya sudah bisa dilaksanakan,” tukas Jangin.(vcq)