KEMARIN, sejumlah insan pers di daerah ini bertemu dan berdiskusi sembari minum kopi bersama beberapa tokoh masyarakat. Topik bahasannya ‘memotret wajah Sulut’ selang setahun, khususnya dalam era pemerintahan duet Drs Sinyo Harry Sarundajang dan Freddy Harry Sualang. Visinya, merangkai apresiasi dan analisis makro guna disumbangkan sebagai bahan pemikiran kaum jurnalis bagi kemajuan Bumi Nyiur Melambai. 

Forum ‘informal meeting’ itu sendiri, tercetus secara spon-tan sebagai refleksi kepedu-lian insan pers terhadap masa depan negeri tercinta. Kerin-duan itu sudah ‘membenih’ sejak lama, bukan dalam upa-ya ‘mengobral sederet borok’ pemerintahan yang ada (ka-lau pun memang ada fakta-nya), tetapi lebih sebagai sa-lah satu bentuk ‘partisipasi kecil’ dalam rangka berlang-sungnya pemerintahan yang semakin membuahkan hasil nyata bagi rakyat banyak dan masa depan daerah.
Hadir, antara lain, wartawan senior Harian Kompas, Freddy Roeroe, Pemred Harian Ko-mentar Friko Poli, Pemred Ha-rian Metro, Jimmy Saroin-song, Kepala LKBN Antara, Jootje Kumajas, wartawan senior Ferry Rende (Travel TV/Identitas), Arifin Labenjang (RCTI), Rizal Layuck (Kom-pas), Fanny Waworundeng (Suara Pembaruan), Landy Wowor (Komentar) serta bebe-rapa lagi. Sedang tokoh mas-yarakat yang sempat aktif an-taranya, Teddy Kumaat, SE (Barindo) dan Dolfie Maringka (Kapet).
Banyak hal yang didiskusi-kan. Sorotan pertama lang-sung menukik, mempertanya-kan eksistensi dan kiprah Kapet Manado Bitung. Silang argumen sempat mengede-pan, mempersoalkan adanya kesan betapa institusi itu cen-derung ‘overlapping’ dengan institusi lain yang juga tugas-nya bersentuhan dengan investasi. Contohnya, BKPMD. Bahkan, ada apresiasi yang langsung memberi penilaian, keberadaan Kapet sepertinya kurang berarti.
Maringka yang kebetulan sempat hadir di awal ‘kongko-kongko’ sontak menjadi ‘sasa-ran tembak’. Kepadanya sempat diminta kesediaan untuk memfasilitasi kemung-kinan diadakannya temu pers guna mendapatkan informasi lebih banyak seputar ‘apa, siapa dan out put’ Kapet se-lama ini. 
Maringka pun coba mengu-raikan beberapa hal, terma-suk kenyataan bahwa kebe-radaan Kapet didukung de-ngan Keppres. Karena itu, de-ngan adanya Kapet pun sebe-tulnya ada ‘aliran dana’ yang masuk ke daerah ini. Kebera-daan Kapet, lanjut dia, juga memberi peluang bagi calon investasi untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan tertentu dalam kewajibannya sebagai investor bila akan menanamkan modal di dae-rah ini. Namun memang, prinsip tugas utama Kapet le-bih terfokus pada ‘penyediaan jasa konsultan’.
Tampak tak puas (karena tetap dikritisi), Maringka pun berinisiatif menghubungi Ketua Harian Kapet Manado-Bitung via telepon genggam. Pembicaraan singkat pun berlangsung. Sayang, belum diperoleh kepastian tindak-lanjut harapan adanya ke-sempatan bertemu dan tikar-informasi dengan jajaran pers.
Bagi insan pers Sulut, ke de-pan nanti, keberadaan Kapet Manado-Bitung perlu di-fungsikan lebih optimal. Salah satu tugas besar yang dapat menjadi tanggung jawab institusi itu adalah dengan menjadi ‘ujung tombak lobi investasi’. Dalam konteks itu, profesionalisme ‘para awak-nya’ perlu terus dipacu. Ter-utama, kemampuan mem-buka akses dan membangun network dengan berbagai kalangan terkait di dalam dan luar negeri.
Ditambahkan, struktur organisasi Kapet juga perlu ‘dibenahi’ secara maksimal. Ada indikasi, sekarang ini struktur yang ada terbilang cukup gemuk. Visi ‘miskin struktur namun kaya fungsi’ mungkin bisa dijadikan acuan dalam pengembangan kinerja lembaga itu ke depan.
REORIENTASI
Sharing insan pers dan tokoh masyarakat Sulut juga secara khusus ‘menyentil’ keberadaan para legislator. Apresiasi yang berkembang, sebagai bagian dari pemerin-tahan daerah, ‘politik jangan sampai jadi penghambat’ dalam rangka memacu kema-juan. Birokrasi yang diharap-kan segera berpacu, akan menghadapi kendala, bila ‘terlalu sering diajak hearing’ padahal ‘isinya’ tak jarang ‘itu-itu saja’.
Dalam konteks itu, mungkin tahun depan sudah saatnya Sulut memulai sebuah peru-bahan strategis semacam reo-rientasi legislator. Contoh kongkret dapat berkaca dari negara lain, seperti di Austra-lia, khususnya di Canberra. Di sana, diperoleh informasi on the spot, para legislator tidak ‘berkantor’ di kantor parlemen, tapi di daerah pe-milihannya masing-masing. 
Filosofinya, legislator harus berada di tengah-tengah konstituennya. Para legislator hanya bertemu saat berlang-sung (semacam) rapat-rapat tingkat komisi atau pleno. De-ngan begitu, rakyat atau konstituen bisa selalu ‘lebih dekat’ dengan wakilnya, dan wakilnya tidak sampai akhirnya ‘tinggal mencari-cari’ pekerjaan, misalnya rajin menggelar hearing dengan instansi pemerintah karena ‘tak banyak yang diker-jakan’.(landy/*)