|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Kontroversi PT MSM dan Pemekaran
Oleh: Simon Making
|
Bicara soal PT Maeres Soputan Mining (MSM) dan pemekaran tentu merupakan dua hal yang berbeda. Hanya saja, jika kita melihat dari sudut pandang tertentu keduanya bisa disimpulkan tidak berbeda alias sama. Lantas apa persamaannya? Keduanya sama-sama menimbulkan kontroversi.
Keberadaan PT MSM di satu sisi memang pantas disukuri warga dan Pemerintah Sulut. Pasalnya, dengan adanya perusahan asing ini maka di satu sisi investasi di Sulut akan semakin membaik sementara di sisi lain pengangguran di Sulut bakal berkurang karena banyaknya tenaga kerja lokal yang dipekerjakan.
Tak hanya itu, menurut Kepala badan Pengelolah Lingkungan Hidup (BPLH) Propinsi Sulut, Ir Harry Untu kehadiran PT MSM dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi Sulut. Keuntungan itu adalah Sulut bisa dijadikan sebagai pilot project amdal bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
“Analisa dampak lingkungan terkait rencana penambangan PT MSM dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah. Hal seperti ini untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia. Ini berarti, jika PT MSM jadi beroperasi Sulut berpeluang dijadikan sebagai pilot project analisa dampak lingkungan,” katanya.
Namun sayang, keberadaan perusahan asing ini justru menimbulkan kontroversi. Pasalnya, masyarakat dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menolak kehadiran PT MSM dengan alasan limbah perusahan tersebut dapat mengancam kehidupan warga yang berada di sekitar lokasi tambang.
Sama halnya dengan pemekaran Kabupaten Minahasa Tenggara, Bolmong Utara dan Sitaro serta Kota Kotamobagu. Meski seluruh masyarakat Sulut menyambut gembira pemekaran empat daerah ini, namun sejumlah kalangan justru menilainya sebagai suatu ancaman.
Satu contoh seperti diungkap Kepala Bappeda Sulut, Drs Alex Wowor beberapa waktu lalu. Menurutnya, pemekaran merupakan cikal bakal munculnya eksploitasi terhadap sumber daya alam yang pada gilirannya dapat membahayakan kelangsungan hidup warga Sulut.
Lalu bagaimana solusinya? Yang dibutuhkan tentu sikap arif dan bijaksana dari masyarakat maupun pemerintah. Banyak solusi yang sebenarnya bisa diperoleh dari permasalahan di atas. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya secara arif dan bijaksana. (*)
|
|
