KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Pemerhati masalah pendidikan Prof Tilaar dalam kuliah bersama di Unima di Tondano, Jumat (30/06) mengatakan, Ujian Nasional (Unas) dinilai belum pas penerapannya. Apalagi fasilitas pendidikan dan mutu pendidikan tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.
“Karena itulah kami menilai bahwa Rencana Strategi jangka panjang (Renstra) Pendidikan Nasional (Diknas) tahun 2005-2009 kurang pas dengan perkembangan pendidikan saat ini,” kata Tilaar.
Sementara itu dalam penentuan kebijakkan pendidikan saat ini dia menilai renstra tersebut menekankan pada tuntutan globalisasi episdenekonomis atau Renstra yang berorientasi pada bisnis. “Kalau mau diikuti sebenarnya, hal inilah yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini dan ini perlu dilakukan pembenahan,” tambahnya.
Sementara itu berkaitan dengan masalah Unas itu sendiri dia mengatakan bahwa dalam prakteknya itu bukan ujian nasional tetapi evaluasi nasional yang sangat tidak pas untuk dilaksanakan. Apalagi kualitas dan fasilitas masing-masing daerah sangat berbeda satu dengan yang lainnya. “Masakan daerah Jakarta mau disamakan dengan yang ada di Irian, baru dilihat fasilitasnya jelas jauh berbeda. Karena itulah perlu dilakukan revisi terhadap pelaksanaan Unas itu sendiri,” tambahnya.
Berkaitan dengan masalah mutu pendidikan itu sendiri dia mengatakan, saat ini pendidikan nasional sebagai manifesto pendidikan dan kurang menonjolkan pembangunan Indonesia yang cerdas. Sementara ini dalam pelaksanaan Unas, Diknas menekankan pada kekuasaan negara serta wewenang atau kekuasaan guru dalam mengevaluasi hasil belajar siswa diabaikan. Semua ini kalau mau dilihat jelas bertentangan dengan UU Sisdiknas yang ditelorkan oleh pemerintah melalui Depdiknas itu sendiri.
“Karena itulah kalau mau dilihat perjalanannya pendidikan tidak ada platform yang jelas apalagi saat ini tidak menjalankan UU Sisdiknas,” katanya semberi menambhakan dalam permasalahan evaluasi pendidikan jelas sebagai pemaksaan Hak asasi manusia yang salah dan salah dalam mengambil keputusan.(lex)