KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Polemik soal pemberlakuan nol retribusi di sektor perikanan lewat Ranperda yang sebentar lagi disahkan menjadi Perda Perikannan, mendapat tanggapan serius dari masyarakat. Salah satu diungkapkan Ketua Angkatan Muda Demokrat Indonesia (AMDI) Bitung Jacky Ticoalu. Menurutnya jika diberlakukan nol retribusi pada Perda Perikanan nanti sebaiknya Dinas Perikanan dan Kelautan Bitung ditutup saja. "Sangat ironis jika nantinya ranperda yang akan disahkan tak ada retribusi sama sekali bagi sektor perikanan. Lebih baik tutup saja Dinas Perikanan dan Kelautan Bitung sebab tak ada sumbangsih apa-apa bagi daerah," kata Ticoalu Selasa (04/07) kemarin. Dalam penilaiannya, sepertinya pihak legislatif dan eksekutif belum ada kesepahaman pendapat soal apa fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga berbuntut pada nol retribusi bidang perikanan. "Pengertian PAD harus diperjelas untuk apa, sebab kami menilai titik singgungnya adalah soal pemanfaatan PAD. Masa kan Kota Bitung yang notabene terkenal dengan sektor perikanan dan kelautan tidak ada PAD sama sekali. Apakah kita terus meminta-minta ke pemerintah pusat lewat DAU," tegas Ticoalu. Jika alasannya hanya untuk menciptakan multi player efect bagi daerah lanjutnya, itu sama sekali tidak tepat. "Saat ini kan era otonomi daerah, dimana daerah dituntut harus mampu menggali segala potensi yang dimilikinya. Sektor perikanan merupakan andalan kita. Haruskah kita biarkan dan terus meminta-minta lewat DAU. Apakah untuk pembinaan nelayan dan pelaku bisnis perikanan harus meminta ke pusat? Ini berarti Dinas Perikanan dan Kelautan hanya jadi pajangan dan tidak ada target apa-apa untuk menopang pembangunan Kota Bitung. Jadi lebih baik ditutup saja jika ada pemberlakuan nol retribusi bagi sektor perikanan dan kelautan. Tapi pihak eksekutif dan legislatif harus menyadari betapa pentingnya PAD untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional," pungkasnya. Wakil Walikota Bitung Robert Lahindo saat dikonfirmasi soal nol retribusi sektor perikanan sedikit terkejut. "Setahu saya apa yang diusulkan eksekutif ada retribusi. Tapi kita tunggu saja hasil pembahasan paripurna dan pendapat fraksi-fraksi terkait hal tersebut," tukas Lahindo diplomatis. 
Kadis Perikanan dan Kelautan Dra Meity Kolang saat dikonfirmasi enggan berkomentar sama sekali. "Mohon maaf, saya tak mau memberikan komentar dan berpolemik soal ini," kata Kolang singkat.(irv)