KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Keinginan 6.052 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemkab Minahasa, untuk mendapatkan penghasilan tam-bahan lewat program gaji 13 dan tunjangan umum dipastikan, Rabu (05/06) hari ini, akan terjawab setelah pihak pemkab menyatakan kesediaannya untuk menyalurkannya.

Namun dari informasi yang menggembirakan itu, ternyata belum enak bagi 530 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru diangkat. Sebab mereka masih akan menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan untuk diberikan kepihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Sehingga untuk proses pembayaran gaji 13 kepada CPNS, baru akan dibayarkan setelah keluarnya SK tersebut. 
Kepala BPKD Minahasa, Drs Jan Soriton DEA kepada sejum-lah wartawan kemarin menje-laskan, berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) Depkeu RI Dirjen Perbendaharaan No 28/PB/2006, khusus untuk gaji ke 6.052 PNS sudah akan disalur-kan, Rabu hari ini. 
Menurut Soriton yang turut didampingi Kabag Humas Glady Kawatu SH MSi, penya-luran gaji 13 dan tunjangan umum PNS ini, dipastikan tak ada potongan karena selain Bupati Minahasa, Drs Vreeke Runtu telah mewanti-wanti agar tidak ada aksi yang memalukan tersebut, juga dirinya telah me-warning para pegawainya yang ada di bagian keuangan, untuk tidak berbuat macam-macam dengan proses pembayaran gaji 13 dan tunjangan umum. 
“Pokoknya, penyaluran gaji 13 dan tunjangan umum tidak ada yang namanya potongan atau minta-minta. Kalo ada yang coba langsung lapor, biar nanti kita kase tindakan keras,” ujar Soriton. 
Dijelaskan putra Noongan Langowan ini, penyaluran dana gaji 13, tunjangan umum dan rapel pegawai ini, akan diupaya-kan terealisasi secepatnya dan pihaknya meminta kepada para pegawai untuk bersabar. 
Yang penting lanjutnya, pe-nyaluran gaji 13, tunjangan umum dan rapel PNS di Mina-hasa tergantung dari para ben-dahara, atau PK (Pemegang Kas) masing-masing dinas/instansi yang cepat melengkapi berkas. Karena, apabila berkas di di-nas/instansi tersebut terlam-bat dimasukkan, maka otoma-tis akan tertunda.
“Torang BPKD minta untuk para PK cepat memasukkan berkas. Sebab kalau tidak, ma-ka pencairan itu akan tertun-da,” kata Soriton yang selanjut-nya menyarankan agar dana tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya.(pen)