|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Wapres Kecewa Perda Syariat
|
Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal kontroversi pemberlakuan Perda Syariat Islam di sejumlah daerah. Wapres mengaku kecewa jika daerah-daerah tetap memaksakan pemberlakuan Syariat Islam melalui peraturan daerah masing-masing.
Hal ini disampaikan Kalla dalam pidato sambutannya tanpa teks saat membuka Muktamar IX Wanita Islam dan Seminar Nasional di Asra-ma Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (05/07) kemarin. Saat itu Kalla didampingi istrinya, Mufidah Kalla serta Menteri Agama Maftuh Basuni.
Kalla menegaskan, umat Muslim menjalankan ibadah karena berdasarkan kita-bullah yang tidak bisa diban-tah. “Kalau kita disuruh salat dan puasa karena perintah bupati, lalu tidak bayar zakat masuk penjara, bagaimana itu?,” katanya heran.
Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu kemudian meminta umat Muslim untuk menjalankan Syariat Islam sesuai dengan hak-haknya tanpa perlu melebihkan atau mengurangi. Katanya, dalam menjalankan Syariat Islam, tidak perlu minta bantuan polisi atau hansip karena hal itu justru mereduksi umat Islam sendiri.
“Kita kan sudah menjalan-kan Syariat Islam sejak lahir dengan benar. Tunjukkan pa-da saya Syariat Islam apa yang tidak bisa ditegakkan di Indo-nesia,” tandasnya seraya me-nyebut, bahwa inti dari Syariat Islam adalah akidah, ibadah dan muamalah.
“Tidak ada satu pun di an-tara kita yang tidak bisa jalan-kan Syariat Islam di Indonesia dengan baik,” beber Kalla. Oleh sebab itu, dia menegas-kan, menjalankan Syariat Is-lam itu tidak perlu dibikin per-da segala. Apalagi mengerah-kan aparat keamanan.
Sementara itu, terkait peri-ngatan Dekrit Presiden 5 Juli yang jatuh pada hari Rabu ke-marin, diharapkan menjadi momen untuk mengajak se-mua pihak kembali ke jati diri semula, yakni UUD 1945, bu-kan UUD hasil amandemen 2002. Sejumlah elemen ma-syarakat dan Gerakan Revo-lusi Nurani menyatakan si-kapnya untuk menyusun ke-kuatan mengembalikan dan mewujudkan citra bangsa kepada Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pernyatakan sikap ini dila-kukan bertepatan dengan pe-ringatan 47 tahun Dekrit Pre-siden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya adalah “Kembali ke UUD 1945”. Acara berlang-sung di Gedung Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (05/07) seperti dilansir detik.
Sejumlah tokoh sepuh tam-pak hadir, yakni Jenderal TNI Purn Tyasno Sudarto, Hadori Yunus, Ki Oetomo Darmadi, Sunardi, dan Nuril Arifin. Ke-giatan yang dilatarbelakangi adanya amandemen UUD 1945 yang kebablasan ini juga dihadiri kalangan buruh, petani, tokoh pejuang, maha-siswa, pedagang asongan. Me-reka sepakat untuk mengem-balikan Indonesia ke UUD 1945, bukan UUD hasil aman-demen 2002.
Acara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan menghe-ningkan cipta, diisi pula dengan pernyataan sikap dari berbagai elemen tentang pentingnya kembali ke UUD 1945. “Ke de-pan kita menyusun kekuatan menyatukan langkah untuk mengembalikan fitrah jati diri bangsa, karena banyaknya ke-kacauan bangsa yang terjadi,” ujar Tyasno. Menurutnya ada 3 cara untuk kembali ke UUD 1945, yakni melalui DPR/MPR, dekrit presiden dan kekuatan rakyat.(dtc/zal)
|
|
