MUDA, namun terkesan ‘tangguh’. Begitulah kesan yang mengedepan dari sosok pria berlatarbelakang dokter namun kini menjadi orang nomor satu di Kabupaten Kepulauan Talaud, dr Elly Engelbert Lasut. Sikap itu boleh jadi karena memang sehari-hari dia harus berhadapan dengan ‘selaksa tantangan’ di daerah yang terbilang ‘keras’ dari berbagai segi, ya dinamika politik, situasi geografis dan kondisi sosial kemasyarakatan.

Selasa, 16 Mei 2006, di salah satu sudut lantai 6 Hotel Ritzy Manado. Bupati Lasut, baru saja menyampaikan paparan daerahnya di depan forum Pra Kongres II Pembangunan Manusia Indonesia. Di dampingi Kepala Perwakilan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, di Manado, Dra Yetty Pulu, MSi, Lasut sama sekali tak terlihat tegang apalagi grogi meski langsung dikerubuti belasan wartawan. 
Padahal, sebagian dengan berbisik-bisik mencoba memancing dengan menyodorkan kasus dugaan korupsi yang sempat santer dialamatkan kepadanya. “Oh, kalau itu, semua sudah jelas di masyarakat, kan? Malah, saya berencana mengupasnya secara terbuka dalam forum seminar di Unsrat, 23 Mei nanti,” ungkapnya blak-blakan. “Semua pihak terkait akan diundang, biar nanti semuanya jadi lebih jelas. Kalau memang kelak hasil seminar menyimpulkan ada yang korupsi, ya, saya tentu siap bertanggungjawab,” tukasnya enteng.
Sikap Elly, begitu panggilan akrabnya, tersebut, nyaris sama tegarnya ketika dia mengungkap berbagai persoalan yang dihadapinya di Talaud. Termasuk tentu solusi yang sedang dan akan terus dilakukan pemerintahannya. Kemiskinan dan kelemahan lain dalam hal kualitas sumberdaya manusia, menurutnya, laksana menjadi ‘menu harian’ yang mau tak mau harus diupayakan pemecahannya.
Tentu saja, untuk upaya itu, membutuhkan dana tak sedikit. “Dengan DAU Rp 264 miliar seperti sekarang, jelas Talaud akan terus tertinggal dari daerah lain. Padahal daerah ini adalah kawasan perbatasan, sebagai daerah kepulauan, daerah tertinggan dan terisolasi yang sarat tantagan spesifik,” ujarnya. Apalagi untuk mendapatkan DAU, juga masih harus diikuti lobi intens ke pusat. 
Dengan dana yang jelas terbatas, toch spirit dan optimisme Elly tak lantas meluntur. “Membangun Talaud memang membutuhkan kerja keras yang sitematis dan sebisanya langsung menyentuh akar persoalan, misalnya kemiskinan dan keterisoliran sejumlah wilayahnya,” kata dia. Obsesinya, Talaud harus menjadi daerah atau wilayah dengan perlakuan khusus. Ini memang cara cepat untuk memacu Talaud mengejar ketertinggalan.
Tapi, UU 32 tentang Pemerintahan Daerah memberi batasan dan alternatif yang untuk mencapainya jelas tak mudah dan tak cepat untuk direalisir. Kecuali, ada political will dari pemerintah pusat. Bisa menjadi FTZ (free trade zone), atau Border Trade Area (BTA) atau Border Zone. Alternatif pertama harus dengan dukungan UU, BTA dengan SK Presiden sementara BZ cukup dengan SK Menteri. 
Dalam konteks perburuan status inilah, Elly dan jajaran pemerintahannya tengah berjuang. Sementara itu, pembangunan dan upaya memecahkan selaksa persoalan di Talaud tetap dilakukan dengan serius. Misalnya, secepatnya merangkai semua pulau menjadi sebuah kesatuan wilayah. Penyiapan infrastruktur pun sudah dilakukan. Memang, tak gampang ‘berbakti’di Nusa Utara. Hanya saja, siapa pun pasti tak ingin melihat ‘beranda depan Indonesia’ itu terus tertinggal. Semoga! (landy)