|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Parkindo 1945 tak Ikut Koalisasi 7 Partai Kristen
|
Deklarasi terbentuknya koalisi tujuh partai Kristen pekan lalu yang menyebut-nyebut termasuk Partai Kristen Indonesia 1945 (Parkindo), ternyata tak sepenuhnya benar. Pimpinan DPP Parkindo dalam surat resminya dengan tegas menyatakan, partai yang kini ada di 29 propinsi itu tidak ikut dalam koalisi tersebut.
Hal itu dikatakan Ketua DPD Parkindo 1945 Sulawesi Uta-ra, Richard R Reng-kung dalam perca-kapan dengan Ko-mentar, Sabtu (03/06). “Penegasan tak ikutnya Parkindo 1945 dalam koalisi 7 partai Kristen tertuang dalam surat DPP Nomor 007/DPP/Parkindo/VI/2006,” jelas Rengkung didampingi Sekre-taris DPD Parkindo Sulut Ron-ny Talalu SE.
Menurut dia, tidak ikutnya Parkindo 1945 dalam koalisi tersebut karena memang Par-kindo sudah mempersiapkan diri untuk ikut da-lam pemilu 2009 nanti. ‘Makanya, Parkindo justru ter-buka bagi partai ma-na pun atau semua umat Kristen untuk bergabung,” kata Rengkung. “Jadi, bukan melakukan koalisi,” tukas Ronny.
Apalagi, lanjut dia, Parkindo sudah eksis di 29 propinsi dan memiliki lebih 300 cabang di kabupaten/kota se-Indonesia. “Malah saat ini kita masih terus melakukan pembenahan mau-pun konsolidasi partai di se-mua tingkatan guna mengikuti Kongres XI yang akan dilak-sanakan di Jakarta, 28-30 Juli mendatang,” ujar dia.
Di Sulut sendiri, pembenahan dan konsolidasi dilakukan dari DPD hingga DPC. “Yang sudah selesai dibenahi 3, DPC Talaud dengan Ketua Irianto Latjandu, Tomohon diketuai Hans Polii dan DPD Bolaang Mongondow dipimpin Pdt H Kawuwung STH, mantan Ketua Sinode GMIBM,” jelasnya. Sedang DPC Bitung, Manado, Minahasa Se-latan, Minahasa Utara, Mina-hasa dan Sangihe diharapkan akhir Juni ini dapat dituntaskan.
“Kita memang dengan serius mempersiapkan dan berbenah diri, baik untuk menghadapi Pemilu 2009 maupun dalam upaya mewadahi aspirasi umat Kristiani di seluruh Indonesia secara bertanggung jawab,” tegas Rengkung. “Secara formal, kita tinggal menye-suaikan diri dengan UU Pemilu yang baru nanti,” tambah-nya.(law)
|
|
