KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Aparat kepolisian dan intelijen Indonesia mengungkapkan, dewasa ini ada indikasi kegiatan kaum komunis cenderung meningkat. Karena itu, Indonesia harus mewaspadai gerakan yang terselubung dan penuh kamuflase ini.
“Ini perlu diwaspadai karena saat ini kegiatan seperti ini meningkat,” kata Kepala Ba-dan Intelijen Nasional (BIN) Syamsir Siregar dalam rapat de-ngan Komisi I DPR RI, di ge-dung DPR, Jakarta, Senin (12/06). Syamsir mengatakan, BIN telah memantau beberapa per-temuan orang-orang yang ber-paham komunisme seperti di Blitar, Cipanas, Bogor, dan Bandung. “Ada kemungkinan orang-orang komunis mendu-kung demonstrasi buruh,” tan-dasnya.
Menurut dia, dalam perte-muan itu orang-orang yang berpaham komunis kerap me-lakukan kamuflase seperti di Cipanas. Pada pertemuan yang dihadiri tokoh komunis dari berbagai daerah itu mereka pu-ra-pura membicarakan masa-lah koperasi. Pertemuan lain yang berhasil diketahui BIN adalah ketika orang-orang ko-munis mengumpulkan korban 1965 dan Gerwani di Bandung. Namun saat itu belum sempat terjadi dialog antarpeserta pertemuan. “Sempat diketahui kita dan kita minta polisi untuk membubarkannya,” tandas dia seperti dilansir detikcom.
Hal senada diungkapkan, Pangdam Jaya Mayjen Agus-tadi Sasongko Purnomo. Me-nurutnya, sudah ada 3 kasus yang mengindikasikan bang-kitnya kembali ideologi komu-nis di Indonesia. 
“Saya hanya mengingatkan anggota saya dalam forum pem-binaan keluarga besar TNI Kodam Jaya. Karena akhir-akhir ini muncul (peristiwa penyebaran lambang PKI) se-cara berturut-turut sebanyak 3 kali,” kata Agustadi.
Pernyataan Agustadi tersebut terkait komentar Alfian Tan-jung, pembicara sebuah acara di Kodam Jaya pada 7 Juni lalu yang menyatakan saat ini DPR, partai politik (parpol), dan ber-bagai organisasi kemasya-rakatan (ormas) telah disusupi puluhan kader komunis. Saat itu, Kodam Jaya menggelar acara silaturahmi antara Pang-dam Jaya dan keluarga besar TNI dan sejumlah ormas. Tan-jung yang adalah dosen UHAMKA dan juga Ketua Umum PP Pemuda Patriot Bangsa me-ngatakan, ada sekitar 86 kader komunis di DPR, 69 orang di PDIP dan 17 orang di PKB Me-nurut Agustadi, tiga peristiwa yang mengindikasikan bang-kitnya komunis, pertama, pe-nemuan sejumlah kaos ber-gambar palu arit (lambang PKI) di Pasar Jatinegara sekitar tahun 2005. Kedua, penyitaan celana olahraga milik siswa SMP 79 Jakarta Pusat, dengan gambar sama. Ketiga, pene-muan lukisan atau gambar palu arit di sejumlah jalan di kota Bogor, Jawa Barat. Peris-tiwa terakhir ini terjadi sekitar 2 bulan lalu.
“Saya ingatkan anggota saya jangan sampai terbina oleh golongan-golongan tertentu. Saya penanggung jawab pem-binaan keluarga besar Kodam Jaya. Dan acara itu (saat dia memberikan pernyataan) dila-kukan di Kodam Jaya sendiri. Apakah itu salah?” ujar Agus-tadi. Diakui Agustadi, masalah penyelidikan kasus-kasus tersebut berada di tangan Polri. Kodam Jaya hanya berpe-gangan pada peraturan yang ada, yaitu UU No.27/1999 dan tap MPR No.25/1999 tentang larangan penyebaran ideologi komunis. 
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jen-deral Djoko Santoso mem-bantah pihak TNI telah menge-luarkan pernyataan adanya keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam gerakan komunis-me. Pernyataan KSAD diung-kapkan usai membuka Pekan Olahraga Angkatan Darat, di Cilodong, Bogor, Jawa Barat, Senin (12/06).
Menurut Jenderal Djoko San-toso, isu anggota DPR yang ter-libat kader komunis terungkap saat berlangsungnya seminar yang digelar Kodam Jaya beberapa waktu lalu. Dalam seminar tersebut, salah satu pembicara mengungkapkan bahwa adanya kaderisasi ko-munis di tubuh DPR. Itelijen TNI sendiri sudah melakukan penyelidikan dan sudah men-dapatkan data-data tersebut.
Walaupun demikian, KSAD menolak untuk mengungkap-kan hasil investigasi dan data intelijen pihak TNI. “Apa yang kita lakukan itu berdasarkan aturan yang berlaku,” tegas Djoko seperti dilansir metrotv-online. Ditambahkannya, data intelijen yang ada, tidak untuk disampaikan ke publik.(dtc/mtr)