|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Pengesahan UU APP jangan ditunda
Tapi Harus Dibatalkan
|
Pernyataan Ketua DPR RI Agung Laksono bahwa UU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP), tetap akan disahkan meski masih mengalami pe-nundaan, dan nantinya harus diterima oleh semua pihak, rupanya mendapat resistensi keras dari Widdy Mokoginta, legislator Dekab Bolmong dari PDIP.
“Pengesahan RUU AAPP itu jangan hanya ditunda, tetapi harus dibatalkan. Karena saya pikir, garis PDIP memang me-nolak RUU tersebut,” tegasnya.
Menurut Widdy Mokoginta, penolakannya terhadap pe-ngesahan RUU APP lebih cen-derung melihat pada perspek-tif gejolak yang muncul dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga dalam konteks itu, RUU APP bukan menjadi wadah pemersatu, melainkan utnuk mengkotak-kotakkan.
“Titip pesan saya buat me-reka di DPR RI, bahwa untuk meminimalisir aksi por-nografi dan Pornoaksi di tengah masyarakat, tidak harus menciptakan undang-undang. Tetapi sebaiknya memperkuat basis pendi-dikan keagamaan serta pendidikan akhlak dan moral,” ucapnya meyakinkan.
Diakuinya, RUU APP adalah RUU yang paling banyak dipersoalkan, sampai me-nimbulkan pro dan kotra. Namun mengindikasi pro dan kotra itu semakin tajam seolah sudah di bawah ke masalah etnis dan agama.(tus)
|
|
