Fraksi PDIP DPRD Sulut tiba-tiba bersikap tidak konsisten terhadap keputusan segera dilakukannya perampingan komisi. Entah ada apa di balik semua ini. Jika sebelumnya FPDIP bersikeras, belakangan sikap ini tak nampak lagi. Termasuk saat rapat pimpinan dewan dan pimpinan fraksi digelar, Selasa (20/06). Fraksi PDIP memilih bersikap melunak.

Ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Sulut dari PDIP Djenri Keintjem SH didampingi Ketua Fraksi James Karinda SH dan Sekre-taris Drs Steven Kan-douw, serta Sekretaris PDIP Sulut Frangky Wongkar SH, Keintjem Cs mengatakan selama ini pihaknya sudah cukup mengusulkan kepada Ketua DPRD Sulut Drs Syachrial Damo-polii agar Komisi B dan C segera digabung. 
“Kalau belum ada tindakan nyata sampai saat ini, itu terserah ketua dewan. Kami menunggu saja kapan tindaklan-jutnya,” ujar Keintjem.
Mantan Sekretaris DPD PDIP Sulut ini membantah jika hal ini sengaja didiamkan oleh pimpinan dewan. Katanya, mengenai perampiangan komisi dari lima menjadi empat akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. “Sekarang sudah ada langkah maju. Ketua dewan menyatakan jumlah personel Panitia Anggaran hanya 21 orang dan komposisi personel fraksi di komisi nantinya harus berimbang. Dan jika tak dapat diselesaikan oleh fraksi, hal ini akan diambil alih pim-pinan dewan sebelum pembahas-an APBD dimulai,” ujarnya lagi.
Diwawancarai di ruangan publik kantor dewan, personel Presidium Fraksi Kesatuan (PFK) Timmy Tatara SE menga-takan, rapat antara pimpinan dewan dan pimpinan fraksi telah sepakat semua persoalan diberikan kewenangan penuh kepada ketua dewan. Termasuk penentuan 10 orang di Komisi A, 11 orang di Komisi gabungan dan masing-masing 10 orang di Komisi C dan D. “Saya pribadi ndak akan masuk lagi Panitia Anggaran dan tak jadi pimpinan komisi pun tak masalah. Se-kalipun nantinya saya akan ditempatkan fraksi dari komisi yang membidangi keuangan ke komisi yang membidangi masalah kesra. Kan di sana ada Pak Bolang. Jadi saya enjoy saja,” ujar utusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.(tru)