KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Masih banyaknya laporan masyarakat soal kasus du-gaan korupsi ke Komisi Pem-berantasan Korupsi (KPK) mengundang rasa prihatin Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Freddy Harry Sualang. Karena itu, dia mengajak semua elemen terkait untuk terus memacu peningkatan penegakan hukum di Daerah Nyiur Melambai.
Keprihatinan dan ajakan itu disampaikan Wagub menang-gapi informasi ‘prestasi; Sulut yang masuk 10 besar daerah dalam hal kuantitas laporan masyarakat soal dugaan ko-rupsi ke KPK. Seperti diberi-kan harian ini (21/06) dari 2.658 laporan masyarakat yang masuk ke KPK sampai 31 Mei 2006 lalu, Sulut mengo-leksi 148 laporan. Ranking ter-atas 10 besar daerah ditem-pati DKI Jakarta dengan 2.412 laporan.
Bagi Wagub, masih banyak-nya jumlah laporan masyara-kat itu selain memprihatinkan juga akan menjadi pendorong upaya peningkatan penegakan hukum di daerah ini. “Sebagai wagub yang membidangi pe-ngawasan, hal ini tentu saja sangat memprihatinkan dan menjadi tantangan bagi pem-prop untuk menurunkan dan menjaganya agar tidak sema-kin meningkat. Sebab dengan penegakan hukum, dengan sendirinya hal ini akan sema-kin berkurang,” papar Sualang yang ditemui di kantor guber-nur, Kamis (22/06) kemarin.
Meskipun demikian, Sualang sendiri menyatakan dirinya belum sepenuhnya ‘percaya’ dengan data tersebut. “Sebab kita kan belum lihat bagaima-na fakta sebenarnya,” imbuhnya. 
Hal senada dikatakan Ketua Komisi A DPRD Sulut, Jemmy H Lelet SH yang dihubungi ter-pisah, di Manado, kemarin. Menurut dia, masih banyak-nya laporan dari masyarakat menunjukkan ada kemajuan dalam hal apresiasi masya-rakat Sulut terhadap hukum. “Indikasinya, masyarakat menyampaikan laporan pada instansi berkompeten, tidak mengambil jalan pintas mi-salnya melakukan tindakan main hakim sendiri atau aksi anarkis,” katanya.
Yang pasti, menurutnya, sangat diharapkan KPK segera menindaklanjuti penelitian-nya atas laporan masyarakat tersebut. “Tentu ada mekanis-me yang berlaku, namun bila memang harus lewat proses hukum, tentu akan lebih memberi bobot pada keserius-an upaya memberantas ko-rupsi,” katanya.
Di pihak lain, dengan adanya laporan-laporan masyarakat tersebut, dia mengajak peme-rintah daerah (pada semua elemen dan level) untuk me-lakukan introspeksi diri. “Ter-lepas dari belum adanya pem-buktian bahwa laporan itu be-nar atau sekadar informasi tan-pa bukti, kita berhadap semua pihak dapat melakukan ins-trospeksi diri guna menekan peluang jadi konsumsi laporan masyarakat,” tambahnya.(vic)