KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Lebih dari 100 ribu siswa-siswi SMA dan SMK di Indone-sia tidak lulus Ujian Nasional (Unas). Unas dianggap kebija-kan yang tidak adil. Jadi Unas bisa masuk kategori pelang-garan HAM.
Hal itu ditegaskan Ketua Kom-nas HAM Abdul Hakim Garu-da Nusantara di kantornya, Jakarta, Kamis (22/06). “Sis-tem Unas ini trial and error, se-hingga menimbulkan ketidak-adilan. Ketidakadilan ini sama dengan pelanggaran HAM,” tegas Abdul Hakim disambut tepuk tangan puluhan siswa yang tidak lulus Unas yang datang mengaku ke institusi yang dipimpinnya.
Didampingi orangtuanya masing-masing, mereka me-ngadukan kebijakan pemerin-tah soal UNAS ke Komnas HAM. Dalam pertemuan itu, Henny Gonowati, orangtua Kartika Paramita siswi SMAN 6, Ja-karta, menyampaikan kekece-waannya atas solusi Program Kejar Paket C dari Depdiknas.
Putrinya yang sudah diteri-ma di Fakultas MIPA UGM lewat Ujian Masuk terancam batal karena UGM tidak me-nerima ijazah Paket C. “Yang mendidik itu kan guru, pe-merintah tahu apa tentang anak saya,” ketus Henny me-nahan isak tangis.
Mereka menUntukt peme-rintah lewat Komnas HAM agar diadakan ujian ulang ka-rena siswa SMA dan SMK akan menghadapi STMB 5 Juli nanti. Mereka juga menuntut UNAS dihapuskan. Menurut Abdul Hakim, masalah pada pelaksanaan UNAS merupa-kan pelanggaran terhadap hak asasi pengembangan diri. Komnas HAM berjanji akan segera bertemu mendiknas paling lambat Senin 26 Juni.
“Perjuangan kita sekarang adalah ujian ulang agar me-reka bisa mengikuti SPMB. Soal mengubah Unas, itu jangka panjang karena perlu suatu pengkajian,” katanya. Abdul Hakim menegaskan, pe-merintah harus memiliki remedial program atas kebija-kannya yang masih trial and error.
Soal ‘korban’ Unas yang akan turun ke jalan, Komnas HAM menyatakan dukungan penuh. “Kenapa nggak, asal tidak merusak!” tandasnya. Rencananya para orangtua dan siswa ini akan menda-tangi Depdiknas Jumat pukul 10.30 WIB untuk memprotes kebijakan Unas. 
Terkait dengan itu, politisi gaek dari PDIP Soetardjo Soer-jogoeritno meminta Presiden memerintahkan Mendiknas supaya memberikan kesem-patan sekali lagi kepada pe-serta yang tidak lulus untuk Unas ulangan.
Menurutnya, tujuan pendi-dikan nasional tidak hanya Untuk mencerdaskan kehidu-pan bangsa. Pendidikan na-sional juga bertujuan menja-dikan peserta didik lebih arif dalam menghadapi masalah. “Karena itu, jika tidak dibe-rikan kesempatan ujian ulang saya khawatir ancaman bunuh diri ini menjadi citra buruk bagi dunia pendidikan Indo-nesia,” tutur Mbah Tardjo.
Sementara itu, Badan Stan-dar Nasional Pendidikan (BSNP) menyatakan siap me-laksanakan ujian susulan jika diminta Depdiknas. “Kendati diberi waktu sebulan saja, kita sudah siap. Kita juga siap me-ngolah usulan agar tidak tidak memasukkan Unas sebagai syarat kelulusan,” kata Ketua BSNP Bambang Soehendro.
BSNP sebagai lembaga inde-penden sendiri, tambahnya, hanya diberi wewenang untuk membuat soal, menyelengga-rakan, mengawasi Unas, dan menilai ujian. Masalah stan-dar nilai minimum, BSNP ha-nya memberi saran saja. “Me-ngenai Unas dihilangkan atau standarnya ditinggikan atau direndahkan, itu semua wewenang Depdiknas,” kata Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas periode 1993-1999 itu.(dtc/kcm)