KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Belum adanya kepastian penyelenggaraan ujian ulangan bagi siswa yang tidak lulus Ujian Nasional (Unas) dan diterap-kannya Unas sebagai penentu kelulusan siswa, terus meng-undang reaksi. Bahkan kini muncul desakan agar Mendiknas Bambang Soedibyo merevisi kebijakannya atau diberhen-tikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini ini disampaikan seca-ra terpisah Ketua DPR Agung Laksono, Khofifah Indar Para-wansa (F-KB), Syahrial Aga-mas (F-PPP) dan pengamat po-litik Arbi Sanit yang di gedung DPR Senayan Jakarta, Jumat (23/06). Mereka meminta agar Mendiknas bertanggung jawab atas kebijakan yang telah di-buatnya itu.
Agung mengatakan, DPR te-tap meminta Mendiknas mela-kukan ujian ulang. Hal ini ka-rena banyaknya siswa yang frustasi di luar kewajaran. “Komisi X DPR (bidang pen-didikan) sudah memberikan penjelasan, dan kami mendu-kung keputusan Komisi X. Se-bab, kalau Mendiknas meng-abaikannya, maka pemerintah-lah yang harus bertanggung jawab,” kata Agung usai shalat Jumat di Gedung DPR.
Sementara Kofifah menya-rankan agar Bambang Su-dibyo merevisi kebijakannya. Sebab, kebijakan tersebut te-lah meresahkan masyarakat. Dia menilai, jika revisi itu ti-dak dilakukan, maka Men-diknas secara tidak langsung menyulut masyarakat memin-ta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mem-berhentikannya. 
“Oleh karena itu, kami minta Presiden SBY turun tangan untuk memberikan tombo ati (pelipur lara, red) pada masya-rakat yang frustrasi akibat ke-bijakan yang dibuat Mendik-nas. Saya khawatir, kalau pre-siden tak cepat turun tangan, banyak siswa yang mati bu-nuh diri,” ujar Khofifah.
Sementara itu, Wakil Sekre-taris F-PPP DPR Syahrial Aga-mas menduga, Bambang Su-dibyo —lewat kebijakannya tentang Unas— ingin melaku-kan pembusukan dari dalam. Tujuannya, supaya rakyat ma-kin benci atau paling tidak marah kepada pemerintahan SBY. 
“Oleh sebab itu presiden per-lu me-reshuffle Mendiknas. Bambang bukan menteri yang mampu memahami suasana kebatinan yang dialami rak-yat. Dalam situasi sulit seperti sekarang, seharusnya Men-diknas tanggap, sehingga ke-bijakan-kebijakan yang dibuat bisa menjadi obat pelipur lara masyarakat dan meringankan beban presiden,” kecamnya. 
Dia mengaku khawatir, ka-lau Presiden tidak memecat Bambang Sudibyo, rasa frus-trasi dan bibit-bibit kebencian kepada Mendiknas bisa meng-arah pada SBY. Padahal kebi-jakan Unas itu belum tentu kemauan Presiden SBY.
Desakan untuk mencopot dan mengganti Mendiknas, juga didukung oleh pengamat poltik Arbi Sanit. Dia menilai, Mendiknas telah membuat kekacauan sistem pendidikan nasional. “Negara telah mem-buat kesalahan fatal karena telah membuat standar nilai nasional berdasarkan sekolah yang tidak memenuhi standar. Nilai standar nasional itu baru bisa ditentukan kalau seko-lahnya sudah memenuhi sya-rat standar terlebih dahulu,’’ paparnya di press room DPR, Jumat kemarin. 
Arbi juga mengkritisi pernya-taan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menolak ujian ula-ngan. Menurutnya, hal itu memperlihatkan kesombong-an para pejabat negara. “Kare-na itu, mestinya pemerintah sadar dan lebih bijaksana te-lah melakukan kesalahan. Bukannya arogan dan menan-tang atau mentang-mentang. Tidak hanya Mendiknas yang perlu diganti tapi menteri-menteri lain juga perlu dilikui-dasi,” ucapnya. 
“Jalan keluarnya adalah pe-merintah harus berkompromi dengan DPR. Sebab, pemerin-tah punya salah dan sekolah juga punya salah. Sekali pun ujian ulangan biayanya akan mahal, tidak semahal Unas. Sebab, karena yang ikut ujian ulang jumlahnya lebih se-dikit,” katanya. 
Secara terpisah Wapres Ju-suf Kalla mengeluarkan per-nyataan bahwa pemerintah tidak akan melakukan Unas ulangan. Indonesia hanya jadi bangsa kuli kalau itu dilaku-kan. “Kalau kita ambil ujian ulangan lagi, anak-anak itu tidak bekerja keras lagi,” tan-das Kalla di Istana Wapres, Jakarta, seperti dilansir detik, Jumat (23/06)
Setiap Unas, imbuh Kalla, ada konsekuensinya, yaitu ada murid yang lulus dan tidak lulus. Karena itu, semua pihak harus memahami kalau kemudian ada murid yang tidak lulus. Ujian ulangan tidak akan digelar dengan ala-san untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Sela-ma ini, kata Kalla, mutu pen-didikan Indonesia jauh di ba-wah Malaysia dan Singapura.
Tingkat kelulusan di Indo-nesia untuk tahun ini hanya 4,5. Angka ini jauh di bawah Malaysia yang menetapkan rata-rata 6 dan Singapura de-ngan rata-rata nilai kelulusan minimal 8. “Jadi bagaimana mereka tidak lebih pintar dari kita. Kalau nilai rata-rata kelulusan mau diturunkan dari 4,5, ini namanya bangsa kuli. Bangsa yang mau dapat ijazah tapi tidak mau belajar,” tandasnya.(zal/dtc)