|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Sultan Hamengkubuwono X:
Perda Syariat Harus Batal Demi Hukum
|
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai peraturan daerah (perda) yang bersifat syariat (hukum Islam) dan diberlaku-kan di berbagai daerah harus batal demi hukum, karena bertentangan dengan UU di atasnya dan UUD 1945.
“Kalau bertentangan dengan UU dan UUD 1945, maka Per-da Syariat harus batal demi hukum, tapi masalahnya apa-kah penguasa berani atau ti-dak,” katanya usai menjadi keynote speaker dalam konso-lidasi nasional bertajuk `Mem-pertahankan Pancasila, Mene-guhkan Kebhinnekaan’ di Surabaya, Jumat.
Menurut dia, pembatalan per-da syariat itu sangat tergan-tung kepada pemerintah sya-riat dalam mengatur perun-dang-undangan, apakah perda itu dianggap mengganggu ke-beragaman dan kebangsaan atau tidak, maka hal itu men-jadi kewenangan Depdagri.
“Kalau ya (mengganggu) ya, dilarang saja,” kata salah se-orang fungsionaris DPP Partai Golkar itu saat dikonfirmasi usulan anggota DPR RI untuk mencabut 59 perda syariat di seluruh Indonesia dengan mayoritas di kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.
Perda syariat itu merupakan peraturan yang dirumuskan di tingkat DPRD kabupaten/kota dengan isi berkisar tentang anti judi, antiminuman keras, anti prostitusi, antinarkotika, kemudian 59 anggota DPR RI mengusulkan untuk dicabut.
Sementara itu, Ketua PWNU Dr KH Ali Maschan Moesa yang menjadi pembicara da-lam sesi seminar pada acara itu menegaskan bahwa nilai sebuah agama tidak boleh ma-suk dalam perda, kecuali nilai agama yang mengandung nilai universal. “Karena itu harus dipetakan, mana nilai agama yang khusus dan mana nilai agama yang universal. Kalau nilai agama yang universal itu masuk ke dalam perda ya nggak ada persoalan, tapi me-mang seperti dikatakan pak Hasyim Muzadi, sebaiknya jangan memakai istilah syari-at, sebab yang penting itu isi, bukan kemasan,” katanya.
Acara yang dihadiri sedikit-nya 250 orang penggerak adat dan budaya dari 33 propinsi itu diakhiri dengan pawai bu-daya (25/06) yang menghadir-kan mantan Presiden RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Butet Kertaredjasa (bu-dayawan), Didik Ninik Thowok (seniman), dan sejumlah pakar politik serta tokoh pers nasional.(*/klc)
|
|
