Banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditanggapi enteng Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang. Namun ditegaskan laporan itu harus diteliti kembali. Sebab, tidak menutup kemungkinan ada laporan yang tidak jelas, karena tidak menyertakan identitas pelapor.
“Laporan korupsi KPK tersebut, jangan langsung ditanggapi dari segi kuantitas. Tapi juga harus ditelusuri seberapa benar laporan ini. Kendati Sulut masuk 10 besar dalam laporan korupsi, tapi mesti dilihat bobotnya termasuk mengenai kebenarannya,” tandas mantan Walikota Bitung ini, kepada wartawan, Jumat (23/06).
Dikatakan Sarundajang, dirinya juga menerima laporan serupa dari masyarakat. Hanya saja sebagian besar justru tidak jelas dan tidak dapat dipertangungjawabkan. 
“Laporan tersebut masih perlu dikaji lagi. Sebab seperti halnya laporan yang masuk pada saya, banyak yang tidak menyertakan identitas jelas dan alamat,” urai Sarundajang.(vic)