KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

SEANDAINYA muri juga menyediakan penghargaan untuk daerah yang terkorup hampir dipastikan Sulawesi utara akan mendapatkan penghargaan.
Menurut teman saya, Nabila Rossa, korupsi di Sulawesi Uta-ra sudah masuk dalam kategori tuntunan bukan lagi tontonan apalagi pemali (tabu) dan unik-nya dilakukan secara berjama-ah. Daftar korupsi di Sulawesi utara yang melibatkan legislatif dan eksekutif terbentang dari Talaud, Sangihe, Bitung, Mina-hasa, Manado sampai di Bumi Totabuan. 
Mulai dari kasus korupsi MBH gate, Deposito gate, Terminasi gate, Ibolian gate, kasus suap pemkot ke dekot, proyek pemecah ombak, mark-up proyek kolam renang dan se-terusnya. Belum lagi kalau di-tambah dengan ‘gonjang-ganjing’ studi banding plus mark-up pengadaan mobil di-nas bagi anggota dewan Sulut. 
Ditengah ketidakpastian pe-nanganan korupsi di Sulawesi Utara, dipertengahan bulan ini, kita dikejutkan dengan ‘kebe-ranian’ pihak kejaksaan tinggi Sulut menjadikan dua anggota legislatif DPRD Sulut sebagai tersangka dalam kasus dana Aspirasi Masyarakat (Asmara). Patut kita acungi jempol lang-kah berani yang diambil oleh pihak Kejati Sulut. Namun hal ini juga perlu di kontrol oleh publik, karena tidak jaminan penanganan kasus ini akan sampai selesai. Bahkan bu-kanlah hal yang tidak mung-kin kasus asmara gate akan di SP3-kan seperti kasus-kasus korupsi lainnya dengan sebuah alasan klasik; tidak cukup buk-ti untuk memeriksa terdakwa. 
Korupsi meluas, bukan ha-nya individual tetapi juga seca-ra kolektif, bukan hanya di pu-sat tetapi juga di daerah, bu-kan hanya di kalangan ekse-kutif melainkan juga di kala-ngan legislatif dan judikatif. Berlakunya otonomi daerah, berlaku pula “desentralisasi korupsi”. Membengkakan ang-garan untuk pengadaan mobil dinas, dana studi banding, terjadi di berbagai daerah yang merupakan bentuk korupsi kolektif antara legislatif dan eksekutif. 
Upaya untuk memberantas korupsi telah dilakukan oleh pemerintah SBY. Namun ko-non katanya, upaya ini seperti membongkar Gunung Es, bila tidak hati-hati bongkahan gu-nung es bisa menyerempet or-ang yang membongkarnya. Walhasil, sampai saat ini upa-ya yang dilakukan oleh peme-rintahan SBY, hanya mampu menyeret di pengadilan para koruptor kelas ‘teri’ sementara yang ‘kakap’nya masih ong-kang-ongkang kaki menik-mati hasil korupsinya sembari menyebut nama Tuhan bila kasus korupsinya diungkap di media.
Kalau sudah seperti ini, ka-pan korupsi dinegeri yang ka-ya dengan sumber daya alam-nya akan berakhir? Apakah ini sebuah kutukan? Atau bisa jadi benar apa yang dikatakan para intelektual humanis-relegius, tingginya kasus ko-rupsi dikarenakan bangsa ini mengalami degradasi moral dan iman jalan keluarnya pun harus meningkatkan iman dan banyak melakukan doa bersa-ma agar bangsa ini terhindar dari kutukan Tuhan dan para koruptor kembali kejalan be-nar. Lagi-lagi kita harus mencari akarnya, dari mana korupsi bisa menjadi budaya baru dan merusak sistem politik dan perekonomian. 
Meluasnya korupsi di negeri ini, merupakan imbasan dari proses transisi demokrasi yang mengalami distorsi baik pe-maknaan atau pelaksanaan. Menurut penelitian yang dila-kukan Demos, tentang kondisi demokrasi di Indonesia, me-nyimpulkan bahwa para elite, baik yang di pemerintahan, le-gislatif, partai politik, militer sampai pada institusi keua-ngan internasional dan per-usahaan multinasional telah membajak sebagian besar mo-mentum transisi demokrasi di Indonesia dan mereka me-ngambil keuntungan darinya. Pada akhirnya elit, parpol dengan dukungan institusi keuangan internasional dan korporasi lintas negara (Multi-national Corporation,MNCc) sepenuhnya menguasai ge-langgang politik formal dan mempertahankan hubungan simbiotik diantara mereka. 
KELEMAHAN TRANSISI DEMOKRASI? 
Saat berakhirnya rejim Soe-harto, mayoritas masyarakat berharap proses demokrasi akan segera terwujud yang memungkinkan kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. Na-mun harapan tinggal harapan. Kenyataan yang ada menujuk-kan sebaliknya, dekontruksi kekuatan lama tidak sepenuh-nya berhasil. Ibarat ular berilmu ‘rawarontek’, gerakan dekont-ruksi ini hanya berhasil memo-tong kepala sang ular, semen-tara tubuh bagian bawah dari kepala masih sajak tegak ber-diri. Jaringan patronase politik, keuangan, informasi, militer hingga bisnis masih dikuasai. Bahkan, kemudian bangkit dan mampu mereproduksi kepa-lanya. 
Kegagalan gerakan maha-siswa dan rakyat dalam menyelesaikan agenda refor-masi termasuk penuntasan kasus korupsi diperparah lagi dengan ‘keengganan’ elite Partai politik untuk melaku-kan penuntasan agenda-agenda tersebut. Hasil pemilu 1999, partai-partai yang mengklaim dirinya sebagai partai reformis menjadi gelap mata, kemudian mengesam-pingkan berbagai agenda demokratisasi dan berlomba melakukan aliansi taktis untuk mendulang kekua-saan. Sementara rekruitment politisi dan proses menaiki tangga karier politik di Parpol, lebih didasarkan pada praktik KKN. 
Bahkan dalam perjalanan-nya, partai-partai reformis ini pun menjadi tempat ‘penam-pungan’ para politisi korup yang sudah tidak mendapat-kan kursi atau posisi di tempat lamanya.
Pemilu 2004 yang seharus-nya dijadikan ajang untuk membersihkan parlemen dari politisi korup ternyata menga-lami juga kegagalan.(Bersambung)