KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Guna meminimalisasi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di Bolmong, dimintakan agar jangan lagi ada penerbitan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) bagi pihak manapun. 
Disampaikan anggota Komisi A DPRD Sulut Benny Rhamdani, selagi izin HPH tetap diberikan bagi perusahaan, akan memicu masyarakat setempat saling berebutan melakukan pembabatan hutan. “Harus diakui bencana alam itu karena kerusakan hutan. Jadi stop penerbitan HPH dan tangkap para pencuri kayu,” tandas mantan Ketua DPC PDIP Bolmong ini, Senin (26/06).
Dilain pihak katanya, kepada para pengusaha dan pemerintah juga pihak terkait sudah saatnya melakukan pertobatan. Jangan hanya mengejar keuntungan dan mengorbankan rakyat. 
“Mari belajar dari bencana yang terjadi. Karena memang 1999 lalu, sudah sekitar 31 persen hutan Bolmong pada kondisi kritis. HPH saat ini lebih baik diarahkan saja ke sektor reboisasi. Apalagi ada dananya,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Ketua DPRD Sulut yang juga putra Bolmong, Drs Syachrial Damopolii, sebagai warga bumi Totabuan dirinya pasrah dengan bencana yang terjadi. “Bencana ini akibat ulah manusia. Jadi hentikan semua penebangan hutan. Pelaku ilegal logging harus ditangkap,” ujarnya seraya meminta bantuan segara dilakukan.(tru)