|
|
|
|
![]() |
![]() |
Mewengkang Sidak Disiplin PNS Setwan
Senin (26/06) siang, tim penegakan disiplin PNS Pemprop Sulut yang dipimpin Asisten III Drs Novie Mewengkang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jeffrey Korengkeng SH melakukan sidak ke sekretariat dewan (setwan).
Sidak yang berlangsung sekitar setengah jam ini, membuat staf setwan terkejut karena tak menduga akan kedatangan tim penegakan disiplin PNS. Soalnya semua ruangan ditinjau tim.
Usai sidak, Mewengkang mengatakan salut tingkat kedisiplinan dengan jajaran setwan yang dipimpin Sekwan Drs Vanny Kaparang MAP. Namun dilain pihak mengenai kebersihan dan keteraturan arsip serta kinerja harus lebih ditingkatkan lagi.
Kaparang sendiri berjanji akan lebih mengoptimalkan gerakan peningkatan disiplin jajarannya. Yakni lebih memfungsikan kontroling tim pengawas.(tru)
Izin HPH Bolmong Diminta Dihentikan
Guna meminimalisasi bencana alam berupa banjir dan tanah longsor di Bolmong, dimintakan agar jangan lagi ada penerbitan izin Hak Pengelolaan Hutan (HPH) bagi pihak manapun.
Disampaikan anggota Komisi A DPRD Sulut Benny Rhamdani, selagi izin HPH tetap diberikan bagi perusahaan, akan memicu masyarakat setempat saling berebutan melakukan pembabatan hutan. “Harus diakui bencana alam itu karena kerusakan hutan. Jadi stop penerbitan HPH dan tangkap para pencuri kayu,” tandas mantan Ketua DPC PDIP Bolmong ini, Senin (26/06).
Dilain pihak katanya, kepada para pengusaha dan pemerintah juga pihak terkait sudah saatnya melakukan pertobatan. Jangan hanya mengejar keuntungan dan mengorbankan rakyat.
“Mari belajar dari bencana yang terjadi. Karena memang 1999 lalu, sudah sekitar 31 persen hutan Bolmong pada kondisi kritis. HPH saat ini lebih baik diarahkan saja ke sektor reboisasi. Apalagi ada dananya,” pungkasnya.
Sementara itu, menurut Ketua DPRD Sulut yang juga putra Bolmong, Drs Syachrial Damopolii, sebagai warga bumi Totabuan dirinya pasrah dengan bencana yang terjadi. “Bencana ini akibat ulah manusia. Jadi hentikan semua penebangan hutan. Pelaku ilegal logging harus ditangkap,” ujarnya seraya meminta bantuan segara dilakukan.(tru)
Penggantian Poluan Bakal Halangi Masalah Pertanahan
Penggantian Ir Emile Poluan dari posisi Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut dikhawatirkan akan menghalangi penyelesaian masalah-masalah pertanahan. Hal ini dikatakan anggota Komisi A DPRD Sulut, Benny Rhamdani, Senin (26/06).
Diungkap, semenjak Poluan memimpin BPN Sulut, banyak kemajuan penyelesaian masalah. Khususnya mengenai tuntutan ganti rugi tanah, Hak Guna Usaha (HGU), penataan dan transparansi sertifikasi serta masalah penggusuran. “Masalah-masalah ini mulai diselesaikan satu persatu secara berkelanjutan dengan langkah tepat. Ini karena Pak Poluan tahu persis problematika kasuistik dan karakter daerah serta masyarakatnya. Kalau pengganti Pak Poluan orang dari luar Sulut, saya khawatir posisi akan kembali jadi nol,” tukasnya.
Dikatakan Rhamdani, selama ini program BPN sangat sinergitas dengan konsep Gubernur Sulut Drs Sinyo Sarundajang yaitu menargetkan persoalan tanah, lebih khusus masalah transmigrasi dituntaskan tahun ini. “Memang mengenai penempatan di BPN masih vertikal atau kewenangan pusat. Tapi seyogyanya memperhatikan sikon. Dan lagi gubernur perlu pro aktif supaya Pak Poluan setidaknya dipertahankan dulu,” tukasnya lagi.(tru)
|
|
