|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Jangan Terapkan Perda SI dengan Dalih Otonomi
|
Pro kontra tentang penera-pan perda-perda berbau Sya-riat Islam (SI) belum mereda. Salah satu partai politik Islam pun dituding sebagai dalang merebaknya penerapan perda tersebut. Pemerintah daerah didesak untuk lebih bijak menggolkan suatu undang-undang.
“Banyak yang menilai itu (perda) larinya ke partai Islam tertentu seperti salah satunya PKS. Pemda seharusnya tidak menerapkan peraturan atau UU yang bernuansa syariah dengan dalih otonomi daerah,” kata pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti, usai acara diskusi publik di Hotel Maharani, Selasa (27/06).
Ikrar juga menilai penerapan peraturan daerah yang berbau syariat tersebut tidak terlalu bermanfaat. “Pertanyaan saya, apakah itu (perda) layak dite-rapkan atau tidak?” tambah Ikrar yang dilansir detik.com.
Selain itu Ikrar melihat, penerapan sejumlah di daerah lebih bermuatan propaganda politik pragmatis dari elit penguasa daerah tersebut.
“Lihat saja kasus Tangerang, itu kan lebih kepada propa-ganda politik berbasis kebija-kan dia,” tuding Ikrar.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah berada di balik peraturan daerah (Perda) berisi syariat Islam. “Ka-lau ada yang menuduh seperti itu, saya minta membuktikan di depan hukum melalui uji material. Jangan asal menge-luarkan opini,” kata Soeripto, anggota DPR dari PKS, kemarin.
Saat dtemui di ruang sidang Komisi I, bekas petinggi Badan Intelijen Negara itu menyata-kan, Perda syariat merupakan hasil kerja dewan perwakilan rakyat dan pemerintah setem-pat. “Semua partai punya wakil di sana, jadi semua pergulatan itu dilakukan oleh semua par-tai, bukan hanya PKS,” lan-jutnya.(dtc)
|
|
