KOMENTAR GROUP (Football, Metro, Politix). Terbit 40 Hal.  Color-BW  Alamat ; Jl. Sam Ratulagi No.162 Manado  95111 Phone: (0431) 851030 (Hunting)  Fax (0431) 851031 (Redaksi), (0431) 850955 (Merketing)

Polemik seputar pergantian Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut, Ir Emil Poluan, yang dinilai melecehkan karena tidak ada koordinasi sebelumnya dengan pemerintah daerah, ditanggapi anggota DPR RI Olly Dondokambey SE.
Menurutnya, terkait dengan persoalan itu, maka yang harus dilihat adalah aturan dan mekanisme baku dalam pemerintahan. 
“Sebab persoalan ini sudah diatur dalam PP No 6 Tahun 1988 tentang koordinasi instansi vertikal di daerah serta aturan-aturan kepegawaian lainnya,” kata Dondokambey kepada Komentar kemarin.
Sehingga, lanjutnya, siapa saja yang menjadi pejabat di Sulut, tidak masalah. “Menjadi masalah ketika mengabaikan aturan. Dan saya kira, polemik soal pergantian Kakanwil BPN tersebut, intinya karena soal aturan tadi,” kata anggota DPR RI dari Komisi XI ini.
Sebelumnya permasalahan ini mendapat kritikan tajam dari sejumlah kalangan di Sulut. Persoalannya pemerintah pusat, khususnya pihak BPN, dianggap telah mengabaikan norma-norma baku dalam pemerintahan. Bahkan Ketua Komisi A DPRDSulut, Jemmy Lelet SH menegaskan Komisi A menolak penunjukkan kepala BPN Sulut yang baru oleh pusat. Menurutnya, hal ini tidak boleh terjadi di era sekarang. Meski kewenangan sebesarnya ada di sana, namun daerah dalam hal ini Gubernur Sulut harus dilibatkan dalam hal koordinasi, sekaligus memintakan rekomendasinya seputar siapa calon yang pantas dipercayakan sebagai kepada BPN Sulut yang baru.(ran)