KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak berwenang ‘mengeksekusi’ Perda Syariat, karena kewe-nangan untuk itu berada pada Mahkamah Agung (MA) jika bertentangan dengan UU, dan pada Mahkamah Konstitusi (MK) jika bertentangan dengan UUD.
“Perda tersebut jangan diba-wa ke presiden, dan jika ke-inginan itu masih dilanjutkan, artinya rekan-rekan DPR su-dah membatalkan prinsip de-mokrasi,” kata Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, di Padang, Rabu malam (28/06) lalu.
Pernyataan tersebut disam-paikannya terkait adanya aksi penolakan sebagian anggota DPR RI terhadap keberadaan Perda Syariat. Penolakan itu bahkan disertai dengan per-mintaan agar presiden “meng-eksekusikannya”.
Menurut Ketua MPR, Perda Syariat dan Perda Anti Maksi-at sebenarnya tidak bermasa-lah, sebab semua agama mela-rang kemaksiatan. Perbedaan pendapat dinilainya sebagai sesuatu yang biasa saja jika dilakukan dalam mekanisme dan koridor demokrasi.
“Data menunjukkan me-mang 130 orang lebih anggota DPR yang mempertanyakan produk DPRD itu dan mem-permasalahkannya,” ujarnya. Namun menurut dia, jika ingin mempermasalahkannya, tidak perlu membawa presiden untuk menyelesaikannya.
Ia menjelaskan, jika ada pi-hak yang tidak setuju dengan produk perundangan yang dibuat DPRD, sudah ada MA dan MK yang berhak mena-ngani. Lebih jauh ia mene-kankan, jika DPR menyeret presiden turun tangan dan membatalkan perda tersebut, artinya mereka sudah melu-pakan prinsip demokrasi.
“Artinya DPR ingin mengem-balikan demokrasi pada versi orde baru ketika Kepala Nega-ra atau presiden bisa berlaku apa saja, termasuk membera-nguskan demokratisasi,” kata-nya. Ia mengisyaratkan DPR tidak perlu melakukan apa-pun sebab dalam konteks lem-baga itu bukan kewenangan-nya.(gtr/*)