|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Sarundajang Minta Gensan Perlakukan
Adil Nelayan Sulut
|
NASIB nelayan maupun pe-kerja pabrik asal Sulut yang tinggal di General Santos (Gensan), Filipina Selatan, me-ngundang keprihatinan Gu-bernur Sulut, Drs SH Sarun-dajang (SHS). Buktinya, dalam kunjungan maraton di daerah perikanan terbesar di Filipina ini, Kamis (29/06) kemarin, SHS meminta pengusaha per-ikanan setempat agar mem-perhatikan kesejahteraan ne-layan asal Sulut.
“Tolong, perhatikan nasib mereka dan harus adil dalam memberikan gaji agar kesejah-teraan nelayan dan pekerja pabrik kami yang ada di sini (Gensan, red) bisa mening-kat,” pinta Sarundajang di ha-dapan sejumlah pengusaha perikanan Gensan, di antara-nya Presiden SFFAN, Marfenio Y Tan serta Rodrigo Rivera se-laku ‘raja ikan’ di Gensan.
Pertemuan yang berlangsung di Swindy Hotel, Gensan, ber-jalan alot. Sebab baik delegasi Sulut maupun Gensan, sama-sama meminta adanya regu-lasi peraturan di bidang per-ikanan agar supaya tidak ter-jadi tumpang tindih. Akhirnya setelah terjadi kesepaham dalam pendapat, kedua pihak sepakat membentuk kelom-pok kerja yang nantinya akan bekerja menyusun aturan-aturan di bidang perikanan demi kepentingan pihak nelayan maupun investor. Hasil rumusan yang dibuat kelompok kerja ini, nantinya akan dibawa Gubernur Sa-rundajang untuk diperjuang-kan di pusat.
Delegasi Sulut yang meng-hadirkan Gubernur Sarunda-jang selaku pembicara, juga mengutus Danlantamal Lak-samana Pertama Moh Eddy Murjianto, petinggi BIN, Brig-jen Nono Suparman, Danrem 131 Santiago Kolonel Hotma Sibarani, Konjen Indonesia di Filipina, Ikon Moh Etjeng, Sekretaris Eksekutif BIMP-EAGA, Jeffry Wurangian, DR Arnold Laoh selaku S serta se-jumlah pejabat terkait Pem-prop Sulut.
Di sisi lain, sebanyak 8.000 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Kabupaten Sangihe dan Talaud, Propinsi Sulawesi Utara (Sulut), yang bermukim di Mindanao, Filipina Selatan, kehidupannya sangat mem-prihatinkan. Sekitar 3.000 orang hidup tanpa memiliki dokumen keimigrasian seba-gai WNI. Akibatnya, sering di-penjarakan oleh aparat kea-manan. “Keadaan ini sangat memprihatinkan,” ungkap Konjen RI di Davao, Ikon Moch Entjeng.
Konjen Entjeng, menjelas-kan, keberadaan WNI asal Sa-ngihe dan Talaud , hidupnya terpencar. Mereka bekerja sebagai nelayan, buruh kasar dan pembantu rumah tangga yang hidupnya pas-pasan. Akibatnya, untuk mengurus kewarganegaraan di Imigrasi Davao mengalami kesulitan karena tidak memiliki uang. Setiap orang harus membayar US$ 1.060. Jumlah tersebut kemudian diturunkan men-jadi US$ 410, namun itu juga mahal. Karena mahal, terpak-sa pemerintah pusat di Jakar-ta memberikan bantuan dana sehingga pengurusan doku-men imigrasi digratiskan. Na-mun, baru sekitar 5.000 WNI yang sah memiliki dokumen imigrasi. Sisanya 3.000-an masih diperjuangkan. Akibat surat-surat yang tidak leng-kap itu, kata Konjen, bila ter-jadi pertengkaran dengan warga asli, mereka ditahan. Ini jelas berbahaya. Dijelaskan, ada 11 orang yang masih di penjara di Davao, dengan berbagai alasan pelanggaran hukum.
Sementara itu, suasana haru menyelimuti warga Desa Balutu, Gensan Bagian Barat yang bermukim 200 KK Warga Negara Indonesia (WNI) asal Sulut saat Gubernur SH Sa-rundajang untuk pertama kalinya menemui warga Sulut yang tinggal di Gensan ini. „Pak Gubernur Sarundajang yang pertama kali menemui kami. Ini telah mengobati rasa terasing kami yang hidup di negeri orang,” ujar Ny Anna S, seorang warga yang mengaku asal Sangihe.
Pertemuan yang penuh ke-keluargaan ini, semakin me-riah setelah delegasi Sulut memberikan total bantuan se-kitar 233.000 Peso atau se-kitar Rp 40 Juta untuk pembangunan gereja di sana. „Saya rindu kalian pulang, tapi dengan kondisi sulitnya mencari pekerjaan, saya khawatir kalian mendapat susah. Alangkah baiknya kalian menghuni pulau-pulau di Sulut yang belum ditempati, seperti di Sangihe dan Talaud,” tukas Sarundajang sembari mengakui memang tidak mudah untuk mencari kehidupan baru di dunia yang baru.(**)
|
|