|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Mencermati Forum Sosial Dunia
Oleh: Fendry Ponomban
|
Beberapa waktu lalu, Forum Sosial Dunia berlangsung di Mumbay, India. Puluhan ribu aktivis hadir untuk mengikuti berbagai seminar, konferensi, debat publik dan pemutaran film yang dirancang panitia. Beragam isu seperti globalisasi, perempuan, WTO, pendudukan AS di Irak, rasisme, perburuhan, HAM dan AIDS dibahas.
Intelektual ternama yang kritis terhadap globalisasi juga hadir. Sebut antara lain peraih Nobel Ekonomi, Joseph Stiglitz, ekonom veteran Samir Amin, Vandana Shiva, Susan George dan Walden Bello. Hadir pula Mary Robinson, mantan pejabat tinggi HAM PBB. Tak ketinggalan Jose Bove, petani demonstran Perancis yang pernah dipenjara setelah melempari outlet McDonald.
Perhelatan ini tampak sekali dirancang untuk menandingi Forum Ekonomi Dunia dimana para pejabat pemerintahan dan ekonomi dunia rutin bertemu setiap tahun di Davos, Swiss. Apabila FSD menggunakan semboyan "another world is possible", maka FED mulai mengenalkan istilah "a better world is possible".
Sayangnya, banyak kalangan yang terjebak atau bahkan sengaja menggeser substansi forum ini sebagai forum para "tukang protes". Lebih parah lagi, istilah anti-globalisasi dipahami secara sempit, seolah-olah para penggagas dan mereka yang terlibat di dalamnya adalah kaum yang anti kemajuan, anti perkembangan teknologi-informasi, dan pendeknya anti peradaban. Salah pemahaman ini lebih disebabkan oleh istilah anti-globalisasi.
Anti Kekuasaan Bisnis
Globalisasi sendiri adalah sebuah keniscayaan. Teknologi informasi dan komunikasi telah "menyatukan" manusia di setiap penjuru bumi. Persoalannya, globalisasi yang saat ini mengemuka lebih dikemudikan oleh kepentingan korporasi transnasional (TNC). Kekuasaan bisnis inilah yang lebih nampak. Jadi, istilah anti-globalisasi sebetulnya tidak menentang perdagangan internasional. Tidak menentang modernitas yang berakar pada rasio dan menghasilkan kemajuan teknologi-informasi.
FSD menentang globalisasi yang berjalan atas kemauan TNC, IMF, World Bank dan WTO. Globalisasi yang dikemudikan kekuasaan bisnis telah menghasilkan ketimpangan dan kemerosotan sosial yang dahsyat. Menurut aktivis CorpWatch, Pratap Chatterjee (Globalization Fact Sheet, 2001), besarnya kekuasaan bisnis itu misalnya terlihat dari pendapatan tahunan perusahaan minyak Shell yang lebih besar dari pendapatan nasional Venezuela. Sama seperti perusahaan retail WalMart memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dari GDP negara seperti Indonesia. Celakanya, negara-negara berkembang tidak dapat berperan lantaran dari 100 raksasa bisnis paling besar di dunia, 99 diantaranya datang dari negara-negara industri.
Masih menurut Chatterjee, globalisasi yang ikut dikemudikan Bank Dunia ternyata hanya menguntungkan korporasi transnasional. Setiap tahun, lembaga ini melakukan 40.000 kontrak baru untuk privatisasi perusahaan. Dari setiap kontrak yang didanai oleh lembaga keuangan itu, menurut penghitungan Departemen Keuangan AS sendiri, perusahaan-perusahaan AS memperoleh keuntungan paling sedikit dua kali lipat dari setiap 1 dollar dana yang mereka investasikan di sana.
FSD akhirnya juga menentang kemiskinan absolut yang dialami 1,3 milyar penduduk bumi dengan 70 persen dari jumlah itu adalah kaum perempuan. Prestasi globalisasi neoliberal ini diakomodasi oleh blok-blok perdagangan seperti AFTA yang didikte kekuasaan bisnis. Kritik yang sangat luas adalah menyangkut nasib Mexico. Akibat NAFTA, 75 persen penduduk Mexico hidup di bawah garis kemiskinan, padahal di tahun 1981 saat negeri itu belum masuk dalam kesepakatan NAFTA jumlahnya masih sekitar 49 persen saja.
Kekuasaan bisnis yang semata-mata berorientasi profit menyebabkan nasib kaum miskin semakin tidak tertolong. Sebuah perusahaan farmasi bernama Glaxo-Wellcome misalnya secara aktif menghambat distribusi obat generik bagi 20 juta penderita AIDS di negara-negara Afrika yang miskin. Majalah Multinational Monitor bekerja sama dengan Corporate Crime Reporter (CCR) yang memasukkan perusahaan itu sebagai satu dari 10 perusahaan paling tak bertanggungjawab tahun 2000, menyebut Glaxo-Wellcome telah menghalangi produk obat anti AIDS dengan mengklaim hak paten obat itu yang sebetulnya berasal dari orang Indian.
Perspektif Gerakan
Sebagai sebuah forum FSD dimaksudkan sebagai tempat terbuka dimana kelompok-kelompok dan gerakan civil society dari seluruh dunia berdebat demokratis, bertukar pikiran dan pengalaman, merumuskan tawaran, serta memperkuat jaringan yang efektif untuk menentang neoliberalism dan dominasi modal. Sejak pertama kali berlangsung, forum ini menentang setiap bentuk imperialisme dan berkomitmen untuk membangun sebuah masyarakat dunia yang kembali mengindahkan kemanusiaan.
Melihat berbagai kelompok yang terlibat, rasanya forum ini telah berhasil mempertemukan banyak sekali manusia dan kelompok masyarakat di dunia dengan berbagai macam aliran politik mereka masing-masing. FSD tidak saja didukung oleh para korban globalisasi neoliberal, tetapi juga kelompok-kelompok intelektual terkemuka dunia, kaum sosialis dari beragam spektrum gerakan-komunis sampai kiri tengah, organisasi-organisasi petani, buruh, kaum muda, NGO dan kalangan agamawan. Semua menunjukkan keprihatinan atas dominasi kekuasaan bisnis. Kelompok-kelompok masyarakat ini juga serius memperbincangkan arah gerakan untuk menghadang korporasi.
Wajah buruk globalisasi juga menjadi keprihatinan kaum agamawan. Sepekan sebelum penyelenggaraan FSD, tepatnya tanggal 11-14 Januari pekan lalu, Dewan Gereja-gereja se-Dunia (World Council of Churches, WCC) yang beranggotakan 342 gereja dari setidaknya 100 negara bertemu di New York. Pertemuan wakil-wakil organisasi gereja yang didirikan sejak tahun 1948 di Amsterdam itu memperbincangkan "perjanjian-perjanjian perdagangan dan alternatif bagi globalisasi" bersama dengan kelompok masyarakat grass root (World Council of Churches - Press Update 04-03,16/01/2004).
Pertemuan ini mengidentifikasi adanya pertentangan antara mandat gereja dan apa yang saat ini tampak lewat globalisasi ekonomi. Gereja didesak untuk mengkritisi "mesin pertumbuhan". Gereja juga didesak untuk mengambil tindakan-tindakan alternatif yang segera. Professor dari Vanderbilt Universtity, M. Douglas Meeks, yang menjadi pembicara kunci dalam forum itu berpidato dengan topik "God, globalization and free trade: for whose good?". Menurut Meeks, "ekonomi yang diinginkan Tuhan adalah jalan penebusan-Nya bagi dunia". Oleh karena itu, gereja, menurut Meeks harus secara konkret berbicara mengenai Tuhan, keadilan dan perdamaian dalam konteks jaman ini.
Apa yang diperbincangkan dalam FSD maupun pertemuan dewan gereja-gereja sedunia, memiliki substansi yang sama. Secara ringkas, kedua forum itu hendak mengkritisi beroperasinya kapitalisme neoliberal yang menyingkirkan kemanusiaan dan mencoba merumuskan alternatif bagi globalisasi yang lebih berpusat pada manusia.
Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dapat kita petik dari semangat kedua pertemuan itu? Kita tidak perlu menutup-nutupi lagi bahwa krisis ekonomi, politik dan sosial yang melanda Indonesia, sebagian memperoleh sumbangan dari salah kebijakan lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.
Kebijakan-kebijakan privatisasi telah menghancurkan struktur produksi ekonomi Indonesia. Dengan kepemilikan atas perusahaan-perusahaan strategis, modal internasional dapat saja menentukan arah perusahaan apakah menggunakan kandungan lokal dalam produksinya atau apakah hendak ditutup dan dipindahkan ke negara lain. Cara ini telah menjadi tabiat yang lazim dalam logika korporasi internasional. Akibatnya, roda pergerakan ekonomi Indonesia hanya bertumpu pada konsumsi yang sesungguhnya rapuh.
Di satu sisi, secara de facto, kekuasaan politik bukan lagi di tangan negara. Kekuasaan negara telah dilucuti sedemikian rupa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Pemilu yang akan kita lewati tahun ini kelak hanya akan menghasilkan pemerintahan yang diatur menurut selera korporasi. Kekuasaan memang hadir, akan tetapi hanya tampak secara lahiriah melalui aparatus birokrasi dan angkatan bersenjata. Mereka hadir bukan untuk melayani dan menjaga berjalannya kebijakan yang memihak warga negara, melainkan melanggengkan operasi rencana-rencana kekuasaan bisnis. Modal internasional hanya ingin membiarkan dijalankannya demokrasi prosedural melalui mekanisme Pemilu untuk menghasilkan aparat yang melayani kepentingannya. Aparat yang memuluskan rencana-rencana privatisasi air dan menjadikannya sebagai komoditas ekonomi. Sampai saat ini tidak satupun terdengar program partai politik yang mengkritisi globalisasi dengan segala dampak buruk yang dibawanya.
Dengan persoalan-persoalan yang semakin berat ke depan, Forum Sosial Dunia di Mumbay memberi secercah harapan buat semua orang yang mencita-citakan keadilan global. Kita berharap forum tersebut dan forum-forum lainnya dapat menghasilkan rencana aksi dan terbangunnya jaringan menentang kekuasaan bisnis yang telah melecehkan kemanusiaan.***
Fendry Ponomban,
Peneliti di Off Stream, Komunitas Media dan Dokumenter, Jakarta
Alumnus Filsafat UGM
|
|
