Wakil Ketua DPRD Sulut yang menjabat Koordinator Komisi A, Djenri Keintjem SH menandaskan, kalangan dewan dalam hal ini Komisi A legowo atau siap menerima jika tak jadi diajak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk keluar negeri.
“Harus dipahami, rencana keluar negeri seperti ke Australia adalah program Bappeda. Kalau Kepala Bappeda Pak Alex Wowor kemudian tak jadi mengajak DPRD, itu tak masalah. Sebab mereka tentu lebih paham tentang rencana programnya,” ujar Keintjem, Selasa (21/03).
Diungkapkan Wakil Ketua DPD PDIP Sulut ini, rencana keluar negeri adalah inisiatif dari Bappeda, hingga menjadi kewenangan Bappeda apakah akan tetap mengundang dewan untuk belajar masalah tata ruang di luar negeri. Apalagi dananya bersumber dalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Bappeda. 
“Pokoknya tak masalah jika dewan tak diundang Bappeda,” ujarnya lagi.
Disinggung apakah tak akan beresiko jika kegiatan keluar negeri dari Bappeda disatukan nomenklatur pos anggarannya antara biaya perjalanan atau transportasi dengan biaya akomodasi, menurutnya, itu sah-sah saja. 
Senada dengan Keintjem, personel Panitia Anggaran (Panggar) dari Fraksi Partai Golkar Drs Edison Masengi dan dari PDIP, James Karinda SH mengatakan, mengenai agenda keluar negeri tak tergambarkan dengan jelas dalam APBD 2006 karena biaya kegiatan tidak dipisahkan melainkan disatukan antara biaya transportasi dan akomodasi.(tru)