KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Langkah pemprop untuk menciptakan aparatur yang bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang kembali ditegas-kan Gubernur Sulut Drs SH Sa-rundajang (SHS). Bahkan tak hanya tes urine dan tes darah, PNS juga diwajibkan untuk mengikuti tes HIV/AIDS. Pene-gasan ini disampaikan Sarun-dajang dalam raker pejabat struktural eselon II dan III di ruang Mapalus, Rabu (22/03) kemarin. 
“Saya sudah rencanakan akan dilakukan tes urine tapi waktunya harus tiba-tiba. Selanjutnya akan diagendakan tes darah. Bahkan saya rasa tes HIV/AIDS juga perlu,” tu-kas Sarundajang. Untuk tek-nisnya pelaksanaan tes ini, Sa-rundajang meminta penjelasan Kepala Badan RS Prof Ratum-buysang, dr Viona Pangema-nan. 
Selanjutnya, Sarundajang menginstruksikan kepada Pa-ngemanan untuk menyiapkan proposal pemeriksaan urine, darah serta HIV/AIDS. Hal ini menurut Sarundajang, meru-pakan antisipasi kemungkinan keterlibatan aparatur dalam kasus narkoba dan zat aditif lainnya, serta untuk mening-katkan kewaspadaan terhadap penularan kasus HIV/AIDS.
Sementara itu secara terpi-sah PPO Global Fund Aids Su-lut, dr Sutjipto menyatakan, tes HIV/AIDS tidak bisa diwa-jibkan mengingat adanya kon-sensus internasional mengenai hal tersebut. “Pemeriksaan HIV/AIDS harus dilakukan secara sukarela tanpa paksaan apapun dan dari manapun. Kalau untuk penyakit lain atau narkoba bisa dipaksa, tapi khusus HIV ini tidak bisa sama sekali,” tukasnya
Sementara itu Aktivis LSM Yayasan Harapan Sentosa yang Peduli HIV/AIDS, Jones Oroh SIK menyatakan duku-ngan terhadap rencana guber-nur tersebut. Namun karena jangan nantinya berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebaiknya disosialisasi dulu mengenai HIV/AIDS dan Voluntary Counselling and Testing (VCT) ke jajaran PNS dahulu. Setelah itu, kalau mereka memiliki kesadaran untuk memeriksakan status mereka, baru mereka bisa ke VCT yang sudah ada empat di Sulut.(vic/gra)