|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Mendagri Belum Pastikan APBD Sulut Disahkan
|
Mendagri M Ma’ruf mengata-kan, kajian terhadap APBD Su-lut 2006 masih diproses pihak-nya, dan dia belum bisa me-mastikan kapan APBD itu sele-sai diproses. ‘’Prinsipnya, akan secepatnya diproses karena implementasinya ditunggu di
lapangan,’’ ungkap Mendagri kepada Komentar di Jakarta, kemarin (22/03).
Tapi saat ditanya, apakah bisa diselesaikan bulan (Maret) ini, Mendagri belum bisa mem-berikan kepastian. ‘’Jika pro-sesnya sudah selesai, saya tan-datangani. Tunggu saja,’’ kata-nya. Secara terpisah, Ketua Ko-misi II DPR RI, EE Mangindaan mengatakan, Pemprop harus melakukan komunikasi secara intensif berkaitan belum juga disahkannya APBD 2006 dari Mendagri. “Harus ada komuni-kasi, agar tidak terlambat,” tu-kasnya.
Menurutnya, Mendagri saat ini memiliki seabrek kesibu-kan. “Sebulan ini, Mendagri si-buk rapat dengan dewan. Ka-pan dia membaca usulan itu? Yang terpenting, Pemprop ha-rus melakukan komunikasi terus,” imbuhnya.
Namun begitu, dia berjanji akan mempertanyakan ke Mendagri agar secepatnya diteken. “Kebetulan lusa (Ju-mat, red) Mendagri akan ke Pa-lu bersama saya. Itu akan saya tanya agar APBD 2006 Sulut diperhatikan,” jelasnya.
Lape sapaan Akrab Mangin-daan mengingatkan, jangan sampai akhir bulan ini juga belum diteken Mendagri. Pa-salnya, sudah memasuki tri-wulan. “Tapi kita akan upaya-kan segera ditandatangani,” janjinya. Senada dikatakan anggota Komisi XI DPR RI, Olly Dondokambey. “Kita akan per-tanyakan Mendagri, apa per-soalan usulan APBD itu ada masalah sehingga belum juga ditandatangani?” tukasnnya.
Menurut Olly, bisa saja pro-ses tersebut lambat dikeluar-kan karena ada usulan yang perlu dikaji mendalam. “Tapi kita upayakan APBD Sulut di-tandatangani Mendagri sece-patnya,” tukasnya. Disisi lain, berkaitan pemekaran di tiga wilayah di Sulut. Mendagri, menjelaskan, tim yang diben-tuk sedang mempelajari sub-stansi teknis di lapangan. “Hal hal yang belum pas, akan dicek ulang di lapangan, selanjutnya disiapkan konsep Rancangan Undang-undang (RUU) untuk dibahas,” pungkasnya.(zal)
|
|
