|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Ada satu nama lulus di tiga formasi
Diumumkan, 175 Kursi CPNS tak Berpenghuni
|
Pengumuman hasil CPNS yang direncanakan kemarin (24/03) gagal dilakukan, kare-na tim pemeriksa belum me-rampungkan data hingga 23 Maret lalu. Namun publikasi atas hasil seleksi CPNS akhir-nya dilaksanakan hari (25/03) ini setelah Pemprop Sulut me-rampungkan proses pemerik-saannya kemarin (24/03).
Hanya saja, sesuai data Ba-dan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, terdapat 175 kursi yang tidak terisi. Kepala BKD Sulut Jeffry Korengkeng SH menga-takan, tidak terisinya 175 kursi tersebut, disebabkan karena kesalahan pengisian kode da-lam Lembar Jawaban Kompu-ter (LJK).
Pasalnya, dari total 4406 for-masi yang disediakan, yang dinyatakan lulus hanya 4.231. Dengan demikian, tersisa 175 kursi yang tak bisa diakomo-dasi. “Memang ada sejumlah kursi yang tidak bisa terako-modir. Penyebabnya antara lain karena kesalahan pembulatan dalam pengisian nama atau kode daerah, jabatan dan posisi yang dilamar,” jelas Koreng-keng.
Di sisi lain, dari data yang di-peroleh koran ini, banyak ter-jadi penggandaan nama. Ada seorang peserta yang dinyata-kan lulus di dua, bahkan tiga formasi berbeda.
Misalkan di Kabupaten Min-sel, tidak sedikit ditemukan ka-sus demikian. Seperti nama pe-serta Nike Kumajas yang keluar di formasi guru TK SPGTK SPG pendidikan TK, ada juga tercan-tum di formasi guru TK DIII PGTK.
Juga di formasi guru agama Kristen S1 akta IV ada kasus se-rupa. Belum lagi nama Brando Sengkey yang lulus di bidang pengadministrasian perlengka-pan dinas, juga tercantum di umum SLTA untuk tenaga polisi pamong praja.
Namun uniknya, nomor pe-serta dan data kelahiran pe-serta sama, sementara nilai hasil tes berbeda. Termasuk Debora Rory untuk formasi gu-ru Pendidikan dan Bahasa Sas-tra Inggris keluar juga di tenaga guru Bahasa Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan kasus demikian terjadi juga di daerah lain. Karena data yang ditemukan koran ini masih se-mentara dalam penelusuran tadi malam atau sesaat ketika mendapatkan bocoran nama-nama yang lulus CPNS.
GUBERNUR
Sementara itu, Kepala BKD Sulut, Jeffry Korengkeng SH mengatakan, hasil yang dike-luarkan pemprop ini, sebelum diumumkan, terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang. “Kita sudah melaporkan hasil pemeriksaan kepada gubernur, dan hal pertama yang dikemu-kakan pak gubernur adalah penegasan mengenai tidak ada KKN dalam proses ini,” ujar Korengkeng.
Sementara mengenai meka-nisme pengumuman, menurut Asisten III Drs Ferdinand Me-wengkang didampingi Koreng-keng, Karo Pemerintahan dan Humas Drs Edwin Silangen dan Kabanwas Drs Robbie Mamua-ja. diserahkan ke kabupaten/kota masing-masing. Dengan demikian, pemprop hanya akan mengumumkan hasil pemerik-saan honda pemprop saja.
“Sesuai petunjuk gubernur, pengumuman diserahkan ke kabupaten/kota. Di samping sesuai dengan permintaan bupati/walikota,” jelas Me-wengkang yang juga adalah mantan Kepala BKD Sulut ini.
Hal ini juga menurut mereka sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepe-gawaian Nasional (BKN) Nomor 22 Tahun 2005.
Sehingga mekanisme pengu-muman ini menurut empat pejabat yang selama beberapa hari terakhir ini mengawal pe-meriksaan, tidak perlu dimasa-lahkan. “Kalaupun diumumkan oleh kabupaten/kota itu masih sesuai dengan ketentuan,” tan-das Korengkeng yang diamini lainnya.
Lebih lanjut, mereka mem-bantah keras anggapan bahwa selama proses pemeriksaan pemprop tidak melibatkan ka-bupaten/kota. Pasalnya, selang beberapa hari terakhir, per-wakilan dari kabupaten/kota juga bersama-sama melakukan pemeriksaan. “Kalian (war-tawan, red) lihat sendiri kan, selama beberapa hari proses pemeriksaan, perwakilan dari kabupaten/kota juga terlibat bersama kami,” ujar Meweng-kang.
Bahkan menurut Korengkeng, tak jarang mereka harus ‘absen’ mandi dan ganti pakaian karena terpaksa bergadang sampai pagi. Tak heran kalau raut muka kelelahan jeals terlihat di wajah-wajah mereka.
Sementara gubernur Sarun-dajang yang dikonfirmasi Komentar kemarin sore, me-nyatakan baik pemprop mau-pun kabupaten/kota dapat me-ngumumkan hasil seleksi CPNS.
“Pemprop akan kabupaten/kota bisa melakukan pengumu-man, dan ini ada dalam keten-tuan,” jelasnya.
Sehingga gubernur mem-bantah bahwa perubahan mekanisme pengumuman disebabkan oleh desakan dari pihak tertentu kepada dirinya. Apalagi siang kemarin, terjadi aksi demo di kantor DPRD yang antara lain menolak hasil pemeriksaan ini.
“Sama sekali tidak ada desakan dari pihak manapun. Selain itu pengumuman tidak-bsia ditunda, sebab tahapan-nya kan sudah tuntas,” ujar Sa-rundajang dengan nada tinggi.
Pasalnya sebelumnya, Sarun-dajang menyatakan bahwa pe-ngumuman akan dilakukan oleh pemprop. Namun akhirnya terjadi perubahan.
Menurut Sarundajang hal ini lebih dikarenakan karena ka-bupaten/kota belum menerima print out pengumuman. “Lucu-nya kan kalau mereka (kabu-paten/kota, red) belum lihat terus sudah diumumkan,” je-lasnya.
Sementara mengenai ke-mungkinan dilakukannya ma-nipulasi oleh kabupaten karena diberi kewenangan untuk melakukan pengumuman, juga ditepis Sarundajang. Bahkan menurutnya, bila ditemukan adanya penyimpangan di ka-bupaten/kota, maka pemkab/pemkot harus menerima kon-sekuensinya.
“Itu dorang pe tanggung jawab nanti. Sebab kita punya kon-trolnya. Jadi bisa dicek lagi ka-lau ada yang tidak sama,” tan-dasnya.
Selain itu keseluruhan data ini menurut Sarundajang bisa juga diakses media. “Kalian juga bisa ambil datanya,” ujar-nya singkat.(vic/tru)
|
|