|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Lintas
Berita Minduk-Minut
|
Eksis Perjuangkan Nasib Kaum Hawa
WALAUPUN sibuk dengan berbagai aktifitas, namun sosok Astrid Kumentas ternyata sangat peduli dan tidak surut memperjuangkan nasib kaum hawa. Ini dibuktikannya dengan menggandeng sejumlah aktifis perempuan Sulut kemarin ke Gedung DPR RI. Mereka kesana menyampaikan aspirasi penolakan terhadap RUU APP.
Astrid didampingi sejumlah aktifis dari Sulut diantaranya Paula Singal SH, Novita Umboh, serta Lina Pusung bisa bertemu dengan Pansus RUU APP.
Walaupun belum sepenuhnya berhasil namun tetap bersemangat memperjuangan kaum perempuan agar tidak menjadi korban dan tidak dikorbankan sambil memohon dukungan doa dari masyarakat Sulawesi Utara agar misi mereka membawa hasil.(dax)
Demokrat Kema Kecam Pertemuan Demokrat di GP Manado
Suhu politis menjelang Musda Partai Demokrat semakin memanas. Buktinya pra Musda Demokrat mulai terjadi pengelompokan-pengelompokan dan sama-sama mulai main kecam.
Misalnya saja pertemuan sejumlah PAC Partai Demokrat yang rencanannya akan digelar Sabtu (25/03) hari ini di Grand Puri Hotel (GP) Manado, mendapat tanggapan dingin dari Demokrat Kecamatan Kema.
Diungkapkan Ketua PAC Kema, Fiani Rooroh, pertemuan yang dipusatkan di hotel berbintang lima ini, tidak jelas sehingga patut diusut oleh aparat kepolisian.
Alasan Rooroh sangat sederhana, dimana pertemuan tersebut justru tidak sepengetahuan dan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unsur pimpinan DPC dan DPD Sulut, kendati sebagai sebuah organisasi politik, kegiatan-kegiatan seperti ini harus sepengetahuan unsur pimpinan kabupaten dan pimpinan propinsi.
Dengan dalih pertemuan ilegal, ia mengimbau agar supaya pertemuan ini hendaknya dibubarkan oleh aparat kepolisian, sebab pertemuan tersebut dapat memicu konflik karena menimbulkan keresahan-keresahan dalam tubuh Demokrat.
“Saya bukannya ingin memasung hak asasi manusia dalam berkumpul, tetapi sebagai wadah organisasi yang mempunyai struktur kepengurusan, seharusnya pertemuan-pertemuan seperti ini hendaknya di koordinasikan dengan unsur DPC dan unsur DPD,” ujar Rooroh.(ran)
Warga Siap Duduki Lahan Ilo-Ilo
Masyarakat Wori mendesak supaya pemerintah Propinsi, secepatnya memberi kejelasan soal status pengelolaan lahan Ilo-ilo (lahan HGU yang dikelola PT Nyiur Wicaksana-rad), sebab apabila hingga tanggal 31 Maret nanti, belum juga ada kejelasan, maka lahan tersebut akan segera dikapleng oleh masyarakat Wori.
“Kami mendesak agar Pemerintah Propinsi segera mengeluarkan kepastian soal pengelolaan lahan ini, sebab apabila dead line yang ditetapkan berakhir namun kepastian pengelolaan lahan belum juga muncul, maka kami siap menduduki dan mengkapleng lahan tersebut,” ujar Generasi Muda Wori Maikel Korompis.
Wakil Ketua DPRD Minut, Drs Denny Wowling MSi juga menegaskan sikap DPRD Minut sudah final, dimana merekomendaikan agar izin PT Nyiur Wicaksana tidak lagi diperpanjangan oleh Pemerintah Propinsi.
Sementara Humas Minut Ir Ronny Siwi juga menambahkan, Pemkab Minut sementara ini sedang mengadakan upaya-upaya dan terobosan terhadap Pemprop untuk kepastian pengelolaan lahan tersebut.(ran)
Sus: Eksekutif Transparan Soal Hasil CPNS
Pengumuman Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh pihak eksekutif, diharapkan transparan. Hal ini dimaksudkan agar sedapat mungkin bisa mengihindari hal-hal yang kurang baik di masyarakat pascapengumuman nanti.
Penegasan ini disampaikan Ketua DPRD Minahasa Utara (Minut) Sus M Pangemanan SPd terkait kuatnya isu yang beredar bahwa pihak panitia perekrutan CPNS di Minut kurang transparan dalam pelaksanaan tugas-tugas.
Dikatakan ketua DPC PDIP Minut ini, tujuan perekrutan CPNS adalah membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat. “Atau dengan kata lain bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena itu harus bisa menekan hal-hal negarif yang bisa muncul sebagai akibat dari proses penerimaan CPNS itu,” tukasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, memang proses penerimaan CPNS saat ini pasti belum bisa memberikan rasa puas kepada seluruh masyarakat. “Sebab tidak mungkin semua pelamar akan lolos. Pasti lebih banyak yang tak lolos. Karena itu kami mengharapkan adanya pengertian dari masyarakat untuk bisa menerima hasil tersebut. Tetapi tentu hasil itu benar-benar terhindar dari KKN,” ungkap istri wakil gubernur, Freddy H Sualang ini.
Sementara itu, terkait dengan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, menurut Sus, memang saat ini perlu adanya pemikiran. “Dalam arti, jangan hanya berharap pada penerimaan CPNS. Eksekutif harus berupaya menyediakan lapangan pekerjaan. Makanya potensi-potensi yang ada di Minut ini, dioptimalkan pengelolaannya sehingga tersedia lapangan kerja,” tambahnya.(ami)
|
|
