KOMENTAR GROUP (Football, Metro). Terbit 40 Hal.  Color-BW, Alamat: Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone: (0431) 879799,  Fax: (0431) 879798

Hasil seleksi CPNS se-Sulut 2005/2006 yang diumumkan lewat media massa, Sabtu (25/03) lalu, banyak kejang-galannya. Selain 175 formasi tidak terisi di tingkat kabu-paten/kota, ada juga CPNS yang dinyatakan lulus dilaporkan tidak memenuhi kriteria. 
Buntut hasil ini, sejumlah ka-bupaten/kota menyatakan, seleksi CPNS yang telah di-umumkan tersebut, masih akan diteliti lagi oleh pihaknya. ‘’Ka-mi akan evaluasi lagi, terutama apakah sudah sesuai tujuan di mana 70 persen untuk hono-rer dan 30 persen bagi pelamar umum? Selain itu, akan dilihat kebutuhan formasinya,’’ kata Walikota Tomohon, Jefferson Rumajar SE, kemarin. 
‘’Soal formasi, jangan nanti-nya yang diminta cake, tapi yang dikasih onde-onde,’’ ungkap Rumajar mengibaratkan sem-bari mengatakan, apa yang diumumkan lewat pemprop, masih terlalu prematur. ‘’Kami juga akan meminta lembar jawaban agar dikembalikan.’’
Keluhan atas hasil CPNS ini juga datang dari Bupati Sangihe, Drs Winsulangi Salindeho. Terutama ‘hilangnya’ 85 nama yang seharusnya milik CPNS Sangihe. Pasalnya, dari jatah 550 CPNS Sangihe, hanya terisi 465 pelamar. Tak hanya itu, nomor peserta yang lulus juga, didapati tidak sesuai dengan identitas pelamar. 
“Saya terus terang kecewa de-ngan berkurangnya kuota yang seharusnya dipenuhi total seba-gaimana ditetapkan pemerintah pusat,” jelas Salindeho di hada-pan unsur muspida, wartawan, LSM saat membuka segel hasil tes di ruang serba guna rudis Bupati Sangihe, Sabtu (25/03). 
Bupati mengatakan alasan error sehingga kuota CPNS Sa-ngihe minus 85 pelamar, sangat tidak masuk akal sehingga ha-rus diperjelas agar daerah tidak merasa dilecehkan. “Kalau dibi-lang error, nda mungkin jum-lahnya harus mengurangi kuota. Pesertanya kan lebih dari tiga ribuan. Katakan ada 2.000 yang error, kan masih tersisa seri-buan,” tukasnya. 
Wakil Ketua Dewan Sangihe, Pdt CD Yakobus juga menyata-kan kekecewaannya. Menurut Jakobus, bahwa berkurangnnya jatah yang ditetapkan ini sama artinya telah melecehkan warga Kepulauan Sangihe. 
“Pada hal setahu saya bupati dengan kapasitasnya selaku pimpinan daerah telah berusaha keras meminta kewenangan 25 persen dalam rangka menye-suaikan kebutuhan daerah. Kan tidak masuk akal, kondisi dae-rah dilihat dengan kaca mata propinsi atau pusat. 
Terus terang saya atas nama seluruh komponen dewan Sa-ngihe dan seluruh masyarakat kepulauan menyatakan kecewa dan meminta agar kekurangan itu diluruskan dan mengingat-kan agar kuota 85 orang itu jangan sekali-kali dialihkan ke daerah lain,” ujar Jakobus. 
Sedangkan anggota Dekot Talaud, Drs Angel Tatibi mem-persoalkan hasil tes CPNS yang tidak ada satu pun pelamar dari Kampung Miangas. “Yang pasti, kami akan menolak hasil tes CPNS di Talaud. Dan pak bupati sangat merespons,” ketus Ketua Komisi B Dekab Talaud ini. 
Dari Kabupaten Minahasa, re-sistensi juga berdatangan. Ri-buan pelamar di Minahasa ke-cewa dengan hasil pengumu-man CPNS yang dinilai sarat pe-nyimpangan. Sehingga, mereka menuntut agar supaya Guber-nur Sulut Drs Sinyo Harry Sa-rundajang, membatalkan dan mengulang proses penjaringan CPNS tersebut. 
Hal ini seperti yang diungkap-kan salah satu Ketua LSM di Minahasa Max ‘Bule’ Luming-kewas. Dia menilai, proses pen-jaringan ini tidak manusiawi dan terkesan penuh rekayasa. Pasal-nya, dari informasi yang diteri-manya di lapangan, ternyata banyak tenaga honor daerah (honda) yang benar-benar me-miliki masa kerja bertahun-tahun, kenyataannya tak dilu-luskan. Dan yang lulus akhirnya datang dari kalangan honda yang masa kerjanya kurang. ‘’Masa kan itu honda so berta-hun-tahun kerja, kong nyanda lulus. Padahal sesuai janji dan kesepakatan, mereka otomatis diterima.’’
Ditambahkannya, semua ini merupakan pelajaran dan pe-ngalaman buruk. Untuk itu, kiranya di tahun-tahun menda-tang, proses penerimaan CPNS, diserahkan ke pemerintah ka-bupaten/kota masing-masing, bukan lagi di ambil alih oleh pe-merintah propinsi. 
‘’Ini kan sudah jaman otonomi daerah, masa masih pemrop yang kuasai itu kabupaten/ko-ta. Lebih baik penerimaan CPNS ini dibatalkan dan diulang,’’ tandasnya.
Begitu halnya respons dari Kota Bitung. Pasalnya, untuk CPNS Bitung, ditemukan ada nama-nama yang tak layak justru lolos dalam penjaringan BKD kota juga lolos pemerik-saan propinsi. 
Salah satu informasi yang ma-suk lewat SMS menulis ada pe-lamar yang tidak memiliki akta mengajar IV, tapi lolos seleksi berkas di BKDD Bitung dan lolos tes CPNS yang diperiksa BKD Sulut. 
Untuk nomor pelamar yang lolos yaitu 707211XXX atas nama SL STh, jalur umum Guru Agama Kristen dan DB jalur honda Guru Agama Kristen. 
Berdasarkan informasi mere-ka tidak memiliki akta mengajar IV. Bahkan ada satu formasi yang lolos khususnya penyuluh pertanian, sudah tak meme-nuhi kriteria umur pelamar. Yang bersangkutan tahun ke-lahirannya 1966. sedangkan sesuai juknis batas umur 35 tahun.
Hal ini menjadi keberatan se-jumlah pihak dan meminta agar pihak BKDD Bitung meneliti kembali semua nama yang diumumkan, jangan-jangan ada yang tak memenuhi syarat justru lolos dalam pantauan.
Menanggapi hal ini, Kepala BKDD Bitung, Fabian Kaloh Sip saat dikonfirmasi Minggu (26/03) mengatakan, semuanya akan diteliti. “Prinsipnya kalau tidak memenuhi syarat atau ternyata ada dokumen palsu, kami akan proses sesuai keten-tuan,” ungkap Kaloh.
Sedangkan dari Minsel, kala-ngan peserta dan LSM meminta agar Bupati Drs RM Luntungan jangan dulu mengeluarkan SK atas hasil CPNS (baca halaman Minsel).
Sementara pihak Pemprop Su-lut menurut juru bicara Dra Aneke Rondonuwu menyatakan, pihaknya membuka line SMS untuk menampung unek-unek masyarakat seputar pengumu-man seleksi CPNS akhir pekan lalu.
“Pengaduan atau apa saja yang ingin disampaikan masyarakat ke pemprop akan kami tampung melalui nomor 08124308897, 08152302611 dan 085240 083001,” jelas Rondonuwu Minggu (26/03) kemarin.
Tapi untuk terjamin informasi yang masuk diingatkan dalam menyampaikan keluhan harus disertakan identitas baik nama dan alamat. “Kalau tidak disertai dengan identitas jelas tidak akan dilayani,” tandasnya. 
Sedangkan Wakil Ketua Komisi A DPRD Sulut, Abid Takala-mingan SSos via ponsel, Minggu (26/03) tadi malam menga-takan, pengumuman CPNS yang dilakukan Pemprop Sulut melalui media massa, bakal memicu masalah. Pasalnya, pengumuman tersebut terkesan dilakukan secara sepihak alias tak melibatkan kota/kabupaten. 
Diuraikannya, saat pemerik-saan hasil ujian tes sebenarnya sudah bagus. Yakni melibatkan semua pihak. Namun kehar-monisan ini rusak di penghu-jung tahapan, yaitu proses rekapitulasi atau perampungan data sampai pengumuman di mana kota/kabupaten hanya sebagai penonton saja. 
Padahal mengenai kewena-ngan pengumuman ada di kota/kabupaten, bukan hanya tempat titipan pengumuman saja. “Boleh-boleh saja kalau diumumkan oleh Pemprop Sulut. Tapi seyogyanya mem-perhatikan usulan kota dan kabupaten. Artinya berikan dulu kesempatan bicara kepada kota dan kabupaten. Kan yang tahu kebutuhan dan situasi di lapangan adalah mereka, kok mereka itu hanya jadi tempat pengumuman saja. Setelah ada masalah, pihak mana yang akan dikomplain,” tukas Takalamingan.
Katanya, seperti yang terjadi sekarang ini di mana ada se-jumlah nama yang keluar bukan hanya satu formasi saja. Belum lagi ada formasi yang tak ada pelamar, masalah ada pelamar tai formasi tidak keluar dan ada formasi sudah kelebihan atau-pun kurang yang lolos tes. “Kalau hasil tes di cross cek dulu sebelum diumumkan dengan melibatkan semua pihak, mung-kin masalah-masalah yang ada sudah bisa diminimalisir. Na-mun karena hanya sepihak saja, beginilah jadinya,” tukasnya lagi.
Terhadap masalah yang ada, menurut mantan Ketua DPW PKS Sulut ini, Ketua DPRD Sulut Drs Syachrial Damopolii sudah memberikan reko-mendasi agar hal ini ditin-daklanjuti dalam hearing gabungan Komisi A dan E pada Rabu (29/03) lusa.(tru/irv/pen/med/dav)