|
|
Alamat:
Kawasan Megamas Blok. B1 No:38 Phone:
(0431) 879799, Fax: (0431) 879798
|
|
![]() |
![]() |
|
Parlemen Australia desak Howard
Bawa Isu Papua ke PBB!
|
Sepertinya Australia meng-inginkan lepasnya salah satu propinsi di Indonesia seperti Ti-mor Timur dulu kembali terjadi. Menyusul diberikannya visa se-mentara bagi 42 warga Papua pro kemerdekaan, kini parle-men Aussie mendesak Perda-na Menteri John Howard, sege-ra membawa isu pelanggaran HAM Papua ke PBB.
“Pemerintah harus meng-ambil langkah terhadap isu pe-langgaran HAM Papua dengan membawanya ke PBB, karena Papua berhak menentukan na-sibnya sendiri,” kata Senator Bob Brown seperti dilansir detik me-ngutip ABC, Sabtu (25/03).
Brown menuduh pemerintahan Howard bermuka dua atau munafik terhadap isu HAM. Saat Amerika Serikat (AS) mengin-vansi Irak, Howard jelas-jelas mendukung demi tercapainya ke-bebasan dan demokrasi di Irak.
“Sekarang tiba gilirannya di ne-gara tetangga, agar kita menye-
rukan kebebasan dan demo-krasi. Ini waktunya pemerintah berinisiatif mengambil perma-salahan HAM di Papua untuk menentukan nasibnya sendiri atas PBB,” tegas Brown.
“Pemerintahan Howard bicara mengenai kebebasan dan de-mokrasi. Untuk itu, Papua ber-hak menentukan nasibnya sendiri seperti Timor Timur dulu dan Downer (Menlu) harus berdiri tegak untuk itu, di mana rakyat Aussie percaya,” tegas Brown lagi.
Bahkan Brown menyebut In-donesia sebagai ‘pemarah’ ka-rena telah menarik Duta Besar RI untuk Australia Mohammad Hamzah Thayeb.
“Howard harus jalan terus meskipun dapat merusak hu-bungan kedua negara,” ujar-nya.
Presiden SBY telah melobi Howard agar 43 warga Papua yang tiba di Cape York dengan kapal laut pada Januari 2006 segera dikembalikan.
Namun Howard malah mem-berikan visa sementara bagi 42 orang itu. Ketua Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pem-baruan (PDP), Roy BB Janis mengatakan, Australia telah melakukan standar ganda.
“Saya melihat banyak pihak menilai kalau Australia mela-kukan standar ganda kepada Indonesia. Tetapi dengan me-lihat tindakan dan indikasinya sudah jelas Australia men-dukung Papua Merdeka dan tindakan yang dilakukan Aus-tralia merupakan kebiasaan di dunia internasional,” kata Janis ketika menghadiri kongres GMNI di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, (25/03).
Dia menilai pemberian visa merupakan tindakan intervensi yang melampui konvensi per-gaulan internasional.
“Padahal kita adalah negara yang berdaulat.Coba bayang-kan bila orang Aborigin di Aus-tralia meminta merdeka dan suaka, senang atau tidak mere-ka?,” ujar mantan fungsionaris PDIP ini.(dtc/*)
|
|
