MEMPRIHATINKAN. Begitulah kesan yang mengedepan saat mengamati pola tingkah puluhan pegawai negeri yang dulu disebut ‘pejabat’ tapi kini tanpa jabatan. Sejauh ini tak jelas apa yang mereka lakukan setiap, karena secara status, memang mereka disebut sebagai pegawai non-job. Padahal mereka digaji dengan uang rakyat. 

Jumat, 28 April 2006 lalu, bo-leh jadi merupakan hari tak ter-lupakan bagi Herry Benjamin SH. Baru sekitar seminggu di-percayakan memegang salah satu jabatan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, tahu-tahu dia menerima ‘nota sakti’ yang isinya tak kalah ‘sakti’: nonjob. Tak jelas benar apa pemicunya (dan itu memang merupakan hak prerogatif user-nya), yang pasti mantan Camat Bitung Timur dan juga Ketua Warkop Jalan Roda Bitung itu harus rela lengser. Apa boleh buat, “Se-bagai bawahan saya siap mene-rima apapun putusan terma-suk nota dinas dinonjobkan,” ujarnya dengan nada tegar, Senin (01/05) di Bitung.
Kepala Badan Kepega-waian Daerah dan Diklat (BKDD) Fabian Kaloh SIP saat dikonfirmasi ter-pisah mengatakan apa yang dilakukan Benjamin dinilai melanggar kode etik seba-gai PNS seba-gaimana di-atur dalam PP Nomor 13 2003. “Se-benarnya masalah seperti ini jangan di-ungkapkan di hadapan umum apalagi masyarakat. Lagipula yang ber-sangkutanh justru dipro-mosikan bukan dinonjobkan. Apa yang dilakukan Pemkot adalah reaksi dari pernyataan bersangkutan yang dinilai memprotes keras pro-ses yang dilakukan pem-kot soal rolling peja-bat,” tukas Kaloh.
Lengsernya Herry Benjamin sekaligus menandai bertambah-nya ‘daftar pejabat’ yang berstatus nonjob di Ko-ta Bitung. Sebelum-nya, da-lam pe-ngama-tan dan hasil investi-gasi awal koran ini, sedikitnya sudah ada 17 pegawai dengan status nonjob. Seperti sudah jadi ‘acuan baku’ keberadaan mereka hanya disebutkan dengan status diperbantukan di sekretariat kota.
Lantas apa pekerjaan mere-ka? Berdasarkan pengamatan sementara, sebagian besar dari mereka umumnya hanya da-tang ke kantor, mengisi daftar hadir lantas, menghilang entah kemana. Contohnya Selasa, 2 Mei 2006 lalu, menjelang siang, hanya terlihat Drs Max Leng-kong (mantan Asisten I Setda Bitung). 
“Sebagai bawahan, kami tetap melaksanakan perintah ata-san,” ujar Lengkong saat disapa wartawan.
Namun, ‘menghilangnya’ rekan-rekan Lengkong saat jam kerja, bukannya tanpa alasan. Kabarnya, mereka mengaku tak mendapat tugas yang harus dikerjakan, sehingga terpaksa harus pulang meski sebetulnya mereka harus kerja karena digaji dari uang rakyat. 
“Kami sebenarnya siap kerja tapi tidak ada yang akan diker-jakan,” aku seorang pejabat nonjob yang memohon na-manya dirahasiakan. Selebih-nya, kata sementara kalangan, mereka sepertinya lebih banyak bingungnya (karena tak tahu harus berbuat atau bekerja apa). Mungkin saja ada yang malu karena terkesan mene-rima ‘gaji buta’.(landy/bersambung)