Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Data BPS (Badan Pusat Sta-tistik) yang menyebutkan angka orang miskin di Sulut meningkat sebanyak 17,5 ribu orang di-banding tahun 2006 lalu, tidak langsung membuat kalangan anggota DPRD Sulut percaya begitu saja. Mereka malah men-duga data orang miskin yang di-keluarkan BPS tidak sesuai kondisi yang sebenarnya.
Dengar saja pernyataan per-sonel Komisi D DPRD Sulut, Inggried JNN Sondakh SE.
“Saya masih meragukan da-ta tersebut. Saya menduga da-ta orang miskin yang dibeber BPS sudah termasuk orang-orang mampu yang menda-patkan Askeskin atau ban-tuan lainnya. Hal ini sudah banyak terjadi di daerah lain, jadi saya kira wajar kalau data tersebut perlu diper-tanyakan akurasinya,” kata Inggried kepada Komentar, Jumat (03/08). 
Untuk itu, lanjut Inggried, pihak BPS perlu dimintai ke-terangan terkait data terse-but. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi bias yang dapat memunculkan persoa-lan baru. Senada dikatakan Ketua Komisi D DPRD Sulut, James Karinda SH. Ia menga-kui jika data orang miskin mi-lik BPS belum bisa sepenuh-nya disimpulkan benar.
“Apa yang dikatakan Ing-gried benar, sebab bisa saja data pertambahan orang mis-kin di Sulut dari BPS hanya dilihat berdasarkan jumlah penerima bantuan peme-rintah. Padahal, warga yang tercatat sebagai penerima bantuan pemerintah, tak se-muanya benar-benar miskin alias pura-pura miskin,” kata Karinda.
Menyikapi hal ini, menurut Karinda pihaknya akan me-manggil hearing BPS. Hal ini dimaksudkan untuk menge-tahui mekanisme pengum-pulan data yang digunakan pihak BPS. “Dari mekanisme pengumpulan data akan diketahui akurasi data orang miskin yang mereka miliki,” imbuh Karinda tanpa menje-laskan jadwal pemanggilan hearing. 
Di sisi lain, pihak eksekutif melalui Sekprop Drs Robby Mamuaja mengatakan, pihak-nya akan melakukan pengka-jian dan sekaligus koordinasi dengan BPS menyangkut kea-kuratan datanya. “Jumlah data yang diungkap BPS ter-sebut, akan kita klarifi-kasikan kembali. Bahkan un-tuk memastikannya kita akan melakukan pengkajian,” ujar Mamuaja saat dicegat warta-wan, Jumat (03/08).
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Pemerintahan Pemprop Sulut, Drs Roy Tu-miwa MPd, melangkapi per-nyataan Mamuaja mengata-kan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, peningkatan jumlah penduduk miskin yang ada di Sulut berada pada peringkat yang paling rendah dibandingkan dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia.
“Sebenarnya angka kemis-kinan yang ada di Sulut ini, secara riil mengalami kenai-kan sebesar 0,6 persen yakni dari 146 ribu orang menjadi 156 ribu orang. Dan jumlah ini jika dikoordnasikan de-ngan data yang ada di daerah lain di Indonesia, Sulut jum-lahnya masih rendah,” ung-kap Tumiwa.
Lebih lanjut dikatakannya, kenaikan jumlah penduduk ini, tidak ada kaitannya de-ngan program yang digulir pe-merintah. Sebab, menyikapi masalah kemiskinan, Guber-nur Sulut Drs SH Sarunda-jang sudah berupaya maksi-mal.
Antara lain melalaui pro-gram pengurangan pengang-guran, pemberdayaan ekono-mi kerakyatan, mulai dari pertanian, perikanan dan bi-dang lainnya. “Untuk menga-tasi kemiskinan di Sulut, gubernur akan terus melaku-kan terobosan. Bahkan hal ini menjadi komitmen beliau,” ujar Tumiwa seraya menam-bahkan bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh beberapa poin yang meliputi kenaikan BBM, inflasi, kenaikan harga, urbanisasi dan tingginya Upah Minimum Propinsi (UMP) yang diberlakukan di Sulut. 
“Karena suasana Sulut yang kondusif dan tingginya UMP yang diberlakukan, ternyata menjadi pemicu tingginya urbanisasi. Sebab, tidak se-dikit dari penduduk daerah lain yang datang mencari pe-kerjaan di daerah kita. Bukan itu saja, kenaikan BBM dan inflasi juga menjadi penyum-bang kenaikan jumlah pen-duduk miskin. Namun demi-kian perlu diketahui bahwa standar kategori penduduk miskin yang ada di Sulut jauh berbeda dengan daerah lain-nya. Karena penduduk miskin yang ada di Sulut, ternyata masih memiliki rumah, lahan pekarangan. Dengan demi-kian dapat dikatakan bahwa Sulut masih mampu menekan angka kemiskinan,” jelas-nya.(rol/eda)