Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

 
Analogi tentang ‘’kambing’’ yang dilontarkan Dr Simon Sembiring, salah seorang dir-jen di Departemen ESDM (Energi dan Sumber Daya Mi-neral), berbuntut sampai di parlemen Senayan. Pasalnya, ketersinggungan warga Sulut atas pernyataan Sembiring tersebut, telah diadukan seca-ra resmi oleh kalangan DPRD Sulut ke DPR RI, kemarin (13/08). 
Surat aduan berupa pernya-taan politik itu dibawa lang-sung legislator Sulut, di an-taranya Jones Rumangkang, Ruben Saerang, Abid Takala-mingan dan Benny Rham-dani. Surat yang diteken Ke-tua DPRD Sulut Drs Syach-rial Damopolii tersebut de-ngan Nomor 160/DPRD/311 itu menyebutkan, pernyataan Simon Sembiring dinilai bentuk pelecehan sekaligus penghinaan yang menimbul-kan ketersinggungan Pemda, DPRD dan masyarakat Sulut. 
Untuk itu, DPRD Sulut me-minta Ketua DPR RI menegur disertai tindakan terkait pernyataannya tersebut. “Ka-mi minta agar Pak Agung (Ke-tua DPR RI), menegur sekali-gus sanksi kepada Simon Sem-biring serta yang bersangkut-an menyampaikan perminta-an maaf secara resmi dan ter-buka kepada pemprop, DPRD dan masyarakat,” tandasnya seraya menambahkan untuk memulihkan iklim bagi stabi-litas dan keamanan. Direnca-nakan, hari ini tim DPRD Su-lut akan mendatangi Depar-temen ESDM guna menya-takan hal yang sama. 
Secara terpisah, anggota DPR RI asal Sulut, Olly Don-dokambey meminta Sembi-ring mencabut pernyataannya serta meminta maaf kepada masyarakat Sulut. Olly sen-diri berjanji akan menunda pembahasan anggaran ESDM sebelum hal itu dilakukan Sembiring.
“Sebelum yang bersangkutan menyatakan permintaan maaf pada Pemda (Sulut), saya se-bagai pimpinan komisi (bidang anggaran) minta ke Depkeu agar pembahasaan anggaran dirjen tersebut ditunda dulu,” katanya kepada koran ini di Jakarta. Bahkan lebih dari itu, dia berjanji akan menggalang kekuatan fraksi yang duduk di komisi terkait untuk meminta pencopotan Simon Sembiring dari posisi dirjen. “Tidak sepan-tasnya seorang pejabat negara beranalogi seperti itu. Itu ben-tuk pelecehan terhadap masya-rakat. Saya akan mendorong fraksi PDIP yang duduk di ko-misi terkait agar segera men-copot dirjen tersebut,” kata Olly. 
Di sisi lain, dia memperta-nyakan adanya oknum yang terus menggulirkan wacana supaya PT MSM bisa berope-rasi di Sulut. “Pemda lebih mengetahui kondisi daerah-nya bukan masyarakat dari luar,” tandasnya. Apalagi, se-suai UU, investasi apa pun harus koordinasi dengan pemda dan bukan sekelom-pok orang, tambahnya. “Dampaknya pemda yang menanggung bukan sekelom-pok orang yang mengatasna-makan masyarakat,” ketus-nya. Menurutnya, tidak za-mannya lagi pemda ditekan-tekan, baik pusat maupun oleh oknum kelompok terkait sebuah kebijakan. 
Dia berharap, semua pihak mendukung langkah guber-nur terhadap penolakan ber-operasinya PT MSM. “Peno-lakan gubernur adalah peno-lakan rakyat Sulut,” tandas-nya.(zal)