Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Ketua Umum Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Abdurrahman Wa-hid (Gus Dur) mengimbau agar jangan emosional dalam menyikapi dukungan peme-rintah Indonesia dalam reso-lusi DK-PBB soal nuklir Iran.
“Saya tengah-tengah saja dan sikap di tengah-tengah itu memang sikap NU dan PKB,” ujarnya, saat berbicara dalam Majelis Silaturrahim Ulama Rakyat (MaSURa) Jatim di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya, Minggu.
Di hadapan massa belasan ribu orang dari kalangan ulama dan tokoh masyarakat yang “membanjiri” Masjid Ampel itu, mantan Presiden RI itu menilai apa dasar pertimbangan pe-merintah dalam mendukung resolusi DK-PBB itu memang belum jelas bagi rakyat.
“Karena itu, rakyat nggak paham, tapi reaksi terhadap pemerintah juga emosional semuanya. Lain kali, sikapi masalah politik perlu dengan rasional, jangan emosional,” tegasnya, didampingi istrinya Hj Nuriyah Wahid dan pu-trinya Inayah.
Menurut mantan Ketua Umum PBNU itu, komunikasi rakyat dengan pimpinan sering kali terputus akibat pemimpin selalu memakai bahasa semu atau bahasa kebohongan, sehingga rakyat sering kali tidak percaya terhadap apa yang dikatakan pemimpin.
“Karena itu, SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) titip kepada Muhaimin (Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar) soal itu. Dia bilang, tolong omongan saya dijaga agar orang tak marah. Itu karena rakyat tak memahami omongan pemerintah,” ucap-nya, sambil menunjuk Muhai-min Iskandar di dekatnya.
Sementara itu, Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba‘asyir menyata-kan dukungannya terhadap sikap para anggota DPR RI yang akan menggunakan hak interpelasi terkait dukungan RI terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB nomor 1747, yang berisi penambah-an sanksi bagi Iran.
“Semua upaya untuk melu-ruskan, kita dukung. Yang menegakkan keadilan kita dukung,” kata Ba’asyir usai memberi ceramah pada acara Milad ke-55 Yayasan Pesan-tren Islam (YPI) Al Azhar di Masjid Agung Al Azhar.
Ba’asyir mengatakan, sikap Pemerintah Indonesia atas dukungan resolusi DK PBB tersebut, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Undang-undang Dasar 1945. “Indonesia harusnya netral dan adil. Apalagi saya dengar Indonesia pelopor Nonblok, sehingga semestinya Indo-nesia tidak boleh membela atau condong terhadap satu kepentingan bangsa mana pun,” ujarnya.(ihc/*)