Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Dugaan Pemborosan Ang-garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2006 Semester II di Pemprop Sulut yang di-beberkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) dalam ra-pat paripurna DPR RI belum lama ini, langsung dijawab Ke-pala Biro Keuangan Pemprop Sulut, Drs Oscar Wagiu. 
Kata Wagiu, pemborosan ang-garan diakuinya terjadi, na-mun tidak ada penyimpangan yang dilakukan Pemprop Sulut. “Kalau soal pembo-rosan memang kami akui itu terjadi dalam tahun anggaran 2006 lalu, namun pembo-rosan tersebut dapat kami pertanggungjawabkan berda-sarkan dengan bukti-bukti yang ada,” kata Wagiu kepada Komentar di Kantor Gubernur Sulut, Senin (02/04).
Sedangkan soal dugaan kasus mark-up senilai Rp Rp 179.989.500 menurut Wagiu, itu tidak benar, karena penge-luaran dana selama ini dileng-kapi bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungja-wabkan. “Apa yang kami laku-kan selama ini, kami rasa te-lah sesuai dengan aturan dan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan dalam un-dang-undang. Bahkan Pem-prop Sulut sendiri hampir se-tiap saat berkoordinasi dengan pihak BPK guna mengantisi-pasi terjadinya kesalahan yang bisa menimbulkan kebo-coran anggaran,” ujarnya.
Sayangnya sampai berita ini naik cetak, Gubernur Su-lut Drs SH Sarundajang be-lum bisa dikonfirmasi terkait dugaan pemborosan anggar-an 2006 ini. “Bapak masih berada di Jakarta, dan ke-mungkinan besok (hari ini, red) tiba di Manado,” ujar salah-satu staf gubernur.
Sekadar diketahui, dalam laporan kepada DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) mengklaim telah me-nemukan sejumlah pembo-rosan yang menjurus pe-nyimpangan keuangan dalam tahun anggaran 2006, semes-ter II, di Pemprop Sulut dan sejumlah kabupaten kota di daerah ini. 
Dari data yang dikemas dalam kepingan-kepingan CD tersebut menyebutkan pem-borosan penggunaan anggar-an di Pemprop Sulut, men-capai Rp 2,3 miliar lebih. Se-lain itu BPK mengsinyalir ada-nya pengeluaran dana yang tidak sesuai ketentuan men-capai Rp 20 miliar lebih. 
Dari Jakarta, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Olly Dondo-kambey mengatakan, hasil temuan BPK (Badan Pemerik-sa Keuangan) pada semester II tahun 2006 yang terjadi baik propinsi maupun kabu-paten/kota disebabkan be-lanja aparat lebih besar dari belanja publik. Dia mencon-tohkan, seringnya bupati/walikota datang ke Jakarta. Padahal tidak efektif, tam-bahnya. Untuk itu, dia berha-rap sistem adminstrasi perlu ditata kembali.(zal/oan)