Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Gubernur Lemhannas Mu-ladi menilai pola-pola penga-jaran militeristis yang selama ini diterapkan di institusi-in-stitusi pendidikan sipil seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) harus segera dihapus. Hal itu disampaikan Muladi usai Konvensi Nasio-nal Ikatan Alumni Lemhannas X, Rabu (04/04), menanggapi 
jatuhnya kembali korban jiwa di IPDN, yang kali ini menim-pa madya praja (mahasiswa Tingkat II) IPDN, Cliff Muntu, asal Sulawesi Utara.
“Pola-pola militer seperti itu harus diakhiri. Mereka itu kan calon pamong praja yang akan melayani publik. Masak mau dididik cara militer begitu. Menurut saya mereka itu sudah salah kurikulum. Harus ada perubahan,” ujar Muladi.
Selain itu tambah Muladi, harus juga dipikirkan apakah sistem pendidikan di IPDN dengan menyatukan ribuan siswa untuk dididik di satu tempat seperti selama ini dilakukan di Sumedang, Jawa Barat, harus dipertahankan. “Jadi harus dipikirkan apa masih perlu dikonsentrasikan di satu tempat atau dipecah-pecah seperti dahulu. Terlalu banyak itu ribuan orang. Kalau menurut saya masalahnya di sistem dan pengawasan. Kalau setiap (daerah) satu rektor, lalu ada gejolak, ya rektor yang bersangkutan dimintai tang-gung jawab,” ujar Muladi.
Lebih lanjut dalam acara sama, KSAD Jenderal Djoko Santoso menyatakan selama ini sistem pendidikan militer, yang diterapkan di Akademi Militer tidak pernah menimbulkan masalah-masalah seperti terjadi di IPDN. “Kami di Akmil sudah punya kurikulum, sistem pembinaan, latihan, dan pendidikan. Tidak pernah ada masalah seperti itu. Kalau di Akmil, karena kami militer, ya pendidikannya harus militer dong,” ujar Djoko.(kcm)