KABAR duka kembali memicu isak tangis rakyat Negeri Nyiur Melambai. Bencana tanah longsor menerpa kawasan Desa Tanah Putih, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Minggu 25 Maret 2005 lalu. Petaka itu terjadi hanya dua pekan setelah musibah serupa menerjang sejumlah wilayah, juga di Likupang. Nyawa manusia jadi korban. Sejumlah kawasan tergenang, jembatan putus dan gelombang pengungsian jadi imbas tak terelakkan. Gubernur Drs SH Sarundajang sendiri sudah menginstruksikan agar penyebab bencana ditelusuri sampai tuntas. Genderang perang terhadap perusakan lingkungan, saatnya ditabuh lebih keras. Menunda berarti menyiapkan ‘bom waktu’ bencana yang lebih dahsyat. Berikut lanjutan laporannya.

Petaka yang menerjang beberapa daerah di kawasan Minut tentu saja memicu keprihatinan banyak kalangan. Namun, prihatin saja jelas bukan sebuah solusi. Gubernur Sulut Drs SH Sarundajang sendiri tak tanggung-tanggung, langsung menerjunkan tim khusus guna melakukan penelusuran penyebab bencana, sejak petaka pertama terjadi 11 Maret 2007. “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Minut berada di lokasi yang cukup tinggi dan selama ini aman dari ancaman bencana tanah longsor. Oleh sebab itu kita harus menelusuri dan memastikan dari mana sumber air tanah, dan bebatuan yang menerjang sejumlah rumah warga di Kecamatan Dimembe dan Likuong tersebut,” ujar Sarundajang kepada Komentar, 15 Maret 2007 lalu.
Menurut dia, jika penyebab bencana ini tidak diusut dan kemudian tidak dijelaskan kepada masyarakat, pemerintah bisa disalahkan. Sebab tugas dan kewenangan pemerintah adalah memberikan rasa aman dan kepastian kepada masyarakat yang menjadi korban bencna.
Beberapa hari kemudian (Kamis, 22 Maret 2007), penegasan kembali disampaikan Gubernur. Kepada aparat Badan Kesatuan Bangsa (Kesbang), Sarundajang meminta agar upaya mengungkap penyebab bencana di Minut dilakukan hingga tuntas. Jika penyebab bencana ini tidak diusut hingga tuntas, pasti masyarakat yang bermukim di lokasi bencana akan merasa terauma dan terus dihantui rasa takut. Untuk itu, pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap penyebab bencana di Minut.
Di sisi lain, Gubernur tentu saja sangat prihatin dengan penderitaan yang dialami rakyatnya. “Satu hal yang perlu kita sadari bersama, bahwa terjadinya bencana tak lepas dari perbuatan tangan-tangan jahil manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Terus terang, setelah melihat keadaan ini, saya sangat kecewa dan pedih karena masyarakat menderita. Oleh sebab itu, saya dan jajaran akan berusaha semaksimal mungkin agar kedepan nanti bencana akibat ulah manusia tidak lagi terjadi,” ungkap Gubernur kepada wartawan, Minggu (25/03) lalu.
KLABAT RUSAK
Dugaan bahwa bencana Minut dipicu kerusakan lingkungan, sebetulnya sudah disampaikan berbagai kalangan. Secara kasat mata dilaporkan, meluapnya Sungai Araren yang hulunya berada di Gunung Wiau (yang memicu bencana), tak bisa dipisahkan dari kondisi kawasan itu yang memang sudah memprihatinkan. Kawasan itu sudah sudah hampir gundul akibat penebangan liar, dan tidak menutup kemungkinan jika hal-hal yang lebih fatal terjadi, bencana besar akan dialami warga sekitar. 
Pasalnya, kerusakan hutan yang ada di lereng Gunung Klabat tersebut, berdasarkan pantauan Citra Landsat pada tahun 2005, menyebutkan bahwa kerusakan hutan yang ada, kurang lebih lebih sudah mencapai sekitar 70 persen dari luasan hutan yang ada yakni sekitar 3 ribu hektar. Penyebabnya sudah dapat dipastikan, yakni perambahan hutan dan pencurian kayu. 
“Kerusakan hutan di Gunung Wioi saat ini sudah pada taraf mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan laporan yang dilakukan Citra Landsat pada tahun 2005, kerusakan telah mencapai sekitar 70 persen. Karena itu, untuk mengantisipasi agar kerusakan tidak lebih parah, kita akan melakukan pemberantasan pencurian kayu,” kata Kepala Dinas Kehutanan dan BPLH Pemkab Minut, Ir Oktavianus Lingkubi kepada wartawan, Senin (12/03) lalu.
Dikatakannya, sejak 30 tahun terakhir ini, saat booming cengkih, upaya untuk melakukan rehabilitasi hutan masih kurang. Sehingga dengan adanya peristiwa alam banjir yang disertai banjir ini, maka upaya melakukan penanaman kembali akan digalakkan dan ditingkatkan. 
“Upaya yang perlu dilakukan untuk mengantisipasi banjir, adalah penanaman kembali, pemberantasan pencurian kayu di mana dalam hal ini perlu melibatkan aparat kepolisian dan tentu saja aktualisasi peran serta masyarakat,” papar Lingkubi kembali, seraya menambahkan bahwa kepada masyarakat juga diimbau untuk tidak membangun rumah atau bermukim di daerah rawan bantaran sungai.(landywowor/bersambung)