Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Sikap diskriminatif yang dipraktikkan Kanwil Depag Sulut terbongkar. Salah satu yang mencengangkan terkait alokasi anggaran bantuan keagamaan yang penetapannya ber-dasarkan pilih kasih. Bayangkan saja, anggaran untuk Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha totalnya hanya Rp 10 miliar, sedangkan Muslim mencapai Rp 110 miliar. 

Hal ini terungkap dalam hearing yang digelar komisi gabungan DPRD Sulut bersa-ma Kanwil Departemen Aga-ma (Depag), akhir pekan lalu.
Alokasi anggaran yang sangat miring sebelah ini membuat keterkejutan di ka-langan legislatif. Menurut anggota Komisi D, Drs Ruben Saerang, pos bantuan yang dianggarkan tersebut sung-guh ironis sekali bila melihat potensi dan jumlah keaga-maan di Sulut. Bagi Saerang, ini bagian diskriminatif yang dipraktikkan pemerintah pusat. 
“Beginilah kaum minoritas, meskipun berada di lingku-ngan mayoritas, namun tetap tidak diperhatikan. Padahal sudah nyata-nyata bahwa warga Kristen Sulut sangat mendominasi dibandingkan dengan agama yang lain, ter-masuk komunitas Muslim, sehingga alokasi anggaran paling tidak harus berim-bang,” sembur Saerang. 
Kebijakan pilih kasih dari Depag ini, dianggap bisa men-jadi salah satu pemicu ter-jadinya disintegrasi dan ke-utuhan NKRI, sehingga ke de-pan nanti sudah sepantasnya ada pembenahan. Di sisi lain, Saerang juga mempertanya-kan distribusi alokasi anggar-an keagamaan yang tidak transparan. Sebab selama ini pihak Kanwil Depag Sulut menutup-nutupi kucuran bantuan keagamaan tersebut. 
Di sisi lain, Kanwil Depag Sulut mengakui hal ini. Na-mun mereka terlihat hanya pasrah dan legowo saja. Alasannya, alokasi anggaran ini merupakan kebijakan dan arahan pemerintah pusat. Mereka sendiri sebatas men-jalankan tugas dan arahan yang menjadi tanggung jawab mereka. 
Kepala Kanwil Depag Sulut, Drs Halil Damo MSi mengata-kan, harapan wakil rakyat Su-lut memintakan adanya per-imbangan alokasi anggaran akan disampaikan ke atas-annya. Diharapkannya bisa di-optimalkan pemerataan distri-busi pos bantuan keagamaan. 
Dengar pendapat (hearing) DPRD Sulut yang dipimpin Jemmy Lelet SH, akhir pekan lalu benar-benar sangat am-puh, sebab selain membong-kar pembagian alokasi ang-garan agama di Sulut, juga berhasil membongkar sejum-lah ‘diskriminatif’ lainnya di Kanwil Departemen Agama (Depag) Sulut, termasuk kuota jemaah haji ke Mekkah yang notabene milik Sulut, justru dialihkan ke warga yang non-Sulut. Skandal-skandal ini diakui langsung oleh Kakanwil Depag Sulut.
Untuk memuluskan pengi-riman anggota jemaah haji non-Sulut ini, KTP dan ke-perluan administrasi dipal-sukan oleh oknum-oknum Depag, yang diduga bekerja sama dengan pihak kelurahan di Manado. Bahkan untuk memuluskan naik haji ini, terjadi pungutan-pungutan liar (pungli) yang notabene tidak diatur dalam prosedur. 
Selain itu supply anggaran keagamaan juga dilakukan pilih kasih dan serta embar-kasi akan dipindahkan ke wilayah Balikpapan, dengan pertimbangan wilayah ini dianggap lebih aman dari wilayah Sulut.
Akan hal ini, personel Ko-misi A DPRD Sulut, Benny Rhamdani mendesak pihak-pihak yang terkait dengan kejahatan ini, harus digiring ke proses hukum, dengan sa-saran supaya ada efek jera-nya. Bagi Rhamdani tindakan sanksi administrasi kepada oknum-oknum yang melaku-kan kejahatan, dinilai tidak cukup, sehingga harus dipro-ses sesuai dengan ancaman pidananya. 
Usulan Rhamdani ini lang-sung disepakati komisi ga-bungan, dengan menyimpul-kan rekomendasi upaya hu-kum, terhadap oknum-ok-num yang terlibat dalam skandal pengalihan jatah jemaah haji Sulut. Selain itu, komisi gabungan juga mere-komendasi supaya pihak Depag Sulut, harus mencegah tes perekrutan tenaga kerja yang dilakukan perusahaan di hari ibadah atau pun hari-hari besar suatu golongan agama untuk mencerminkan bentuk toleransi umat ber-agama.(ran)

Berbagai temuan dalam hearing DPRD dan Depag 
1. Jatah jemaah haji Sulut dialihkan dan disabotase
2. Maraknya pungutan liar
3. Pendistribusian guru agama diskriminatif
4. Supply anggaran keagamaan pilih kasih
5. Usulkan embarkasi dipindahkan ke Balikpapan 
6 Pengamanan Kanwil Depag Abaikan Kepolisian