Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Bela sungkawa sekaligus ke-kaguman dilontarkan Presi-den Susilo Bambang Yudho-yono (SBY) terhadap orang tua Cliff Muntu, praja asal Sulut yang tewas dianiaya di kampus IPDN. Presiden SBY mengaku telah menghubungi orangtua Cliff di Manado lewat telepon. 
“Semalam saya sudah ber-bicara dengan ayah almar-hum, saya kagum dengan ke-tabahan dan sikap menerima pihak keluarga atas kejadian itu,” kata SBY usai acara Doa Bersama Bagi Keselamatan Bangsa di Masjid Istiqlal, Ja-karta Pusat, Minggu (08/04).
Sementara itu, SBY rupanya juga habis kesabarannya menghadapi terus berlang-sungnya budaya kekerasan dalam kampus IPDN. Apalagi tewasnya Cliff Muntu akibat penganiayaan sejumlah seniornya, bukan merupakan kasus yang pertama. Presiden meminta ada perubahan fundamental di IPDN.
Dua kali kepala negara me-lantik wisudawan IPDN, dua kali pula ia berpesan perlu dibangun hubungan kon-struktif antara senior dengan junior, yaitu bersama-sama melatih diri menjadi pemim-pin yang baik melalui pola hubungan saling menghor-mati, membimbing, dan me-ngayomi.
“Hubungan senior-junior bukan hubungan kecemasan dan kekerasan apalagi buda-ya kekerasan tidak pantas dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan,” tandas presiden. 
Pada bagian lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah me-lakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sume-dang, Jawa Barat. Kunjungan ini di luar jadwal Wapres di Bandung. Karenanya, Jusuf Kalla tidak disertai Mendagri Ad Interim Widodo Adi Su-cipto. JK hanya membawa Men-huk dan HAM Hamid Awal-uddin dan ditemui Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi. 
“Jangan sampai kampus men-jadi daerah yang memiliki hu-kum sendiri. Hukum yang ber-laku di kampus harus hukum umum. Jangan biasakan diri men-jadi kampus yang tertutup,” tegas Wapres Jusuf Kalla. 
Wapres menegaskan, IPDN berbeda dengan Akademi Mi-liter yang menutup diri dari lingkungan karena sifat pen-didikannya yang khas. Sebagai kawah candradimuka calon pemimpin sipil, IPDN tidak selayaknya mencontek pola pendidikan militer. 
“Mereka (praja IPDN) itu akan menjadi camat. Karena itu harus terbuka pada masya-rakat, jangan dibiasakan jadi tertutup. Camat kan berbeda dengan komandan kodim,” tegas Kalla. Sebagai tahap awal pembukaan kampus IPDN, Wapres Jusuf Kalla menginstruksikan Polres Sumedang membuat pos polisi di dalam kompleks Ksatriyan Praja IPDN. Hal itu untuk membuat mahasiswa, peng-ajar, dan pengasuh di kampus IPDN menyadari mereka ada-lah warga negara biasa yang tak berbeda hak dan kewa-jibannya dengan warga negara lainnya. 
Selain pembukaan pos polisi, Wapres Jusuf Kalla juga me-merintahkan Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi mema-sang ratusan kamera penga-mat (Closed Circuit Television/CCTV) di seluruh penjuru kampus. CCTV wajib dipasang di seluruh barak praja yang selama ini kerap menjadi tempat penganiayaan praja junior oleh seniornya dengan alasan pembinaan disiplin. 
Dalam penjelasannya, Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi menjelaskan bahwa sejak didirikan pada 1992, ada tiga praja yang meninggal dunia akibat kekerasan di dalam kampus. Yakni, Eri Rachman asal kontingen Jabar (1999-2000), Wahyu Widayat asal kontingen Jabar (2002-2003) dan Cliff Muntu dari kontingen Sulawesi Utara. 
Kepada Wapres, I Nyoman Sumaryadi mengakui tradisi kekerasan telah ada sejak IPDN berdiri pada 1992. Ketika itu seluruh pejabatnya berasal dari kalangan militer sehingga biasa melakukan pemukulan dengan alasan penegakan disiplin.(dtc/rmc)