Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 (Hunting), Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Berbagai kejadian fatal yang terjadi di Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) dinilai telah melanggar UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 3 yang menyatakan 'Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tak heran berbagai tanggapan agar IPDN di tutup saja mengalir di daerah. Pengamat Pendidikan dan Politik Pemerintahan Tar Palilingan SH berpendapat sebaiknya IPDN itu ditutup dan dilebur saja di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di setiap Universitas di Indonesia. 
“Peran dan fungsi IPDN selama ini sangat bertentangan dengan visi-misi pendidikan nasional, sebab pada kenyataannya justrru menjadi ‘sarang pembunuhan’. Terbukti selama ini sudah puluhan nyawa melayang di IPDN yang dulunya dikenal STPDN,” tegas Palilingan kepada Komentar Minggu (08/04) kemarin.
Menurut Palilingan, dalam UU No 20/2003 itu, tidak mengatur adanya lembaga pendidikan kedinasan setara S1. Sementara IPDN adalah lembaga pendidikan kedinasan yang dibiayai pemerintah dengan level yang sama yakni sarjana S1.
“Padahal kalau mau dilihat Depdiknas sudah sangat baik dalam penyelenggaraan pendidikan Ilmu Pemerintahan pada FISIP-FISIP di lingkungan universitas di Indonesia, sehingga adanya peristiwa ini, sekarang saatnya dipertimbangkan peleburan IPDN ke universitas-universitas yang ada sehingga penyelenggaraan pendidikan benar-benar dilaksanakan oleh Depdiknas sesuai dengan regulasi yang ada,” jelas Palilingan.
Dalam penilaiannya lanjut Palilingan, nuansa pendidikan di IPDN masih bernuansa warisan kolonial. “Untuk itu sudah saatnya fungsi pendidikan di Indonesia sijalankan sepenuhnya oleh Depdiknas agar lebih terarah, bukannya dikuasai oleh departemen tertentu. IPDN itu kan di bawah kekuasaan Depdagri, bagaimana Depdiknas mau mengurusinya? Tapi dengan adanya berbagai kasus ini, sudah saatnya pemerintah menerbitkan PP yang isinya menghapus pendidikan kedinasan, sebab selain makan anggaran, tak sedikit nyawa melayang di program tersebut. Jadi sebaiknya IPDN dilebur saja di FISIP yang ada di universitas se-Indonesia,” tegasnya.(irv)