Alamat: Kompleks Ruko Megamas, Blok IB No. 38, Manado Telp: (0431) 879799 Fax: (0431) 879795 (Redaksi), (0431) 879790 (Marketing)

Anggota DPRD Sulut Benny Rhamdani mengatakan, pi-haknya mengharapkan dalam hearing lanjutan, Kakanwil Depag Sulut bisa menjelaskan adanya dugaan sikap dis-kriminatif dalam alokasi anggaran bagi agama-agama di Sulut sebagaimana yang mengemuka dalam hearing. 
Soal dana non-Muslim hanya Rp 10 miliar dan Mus-lim mendapat Rp 110 miliar, katanya, adalah bentuk per-tanyaan dewan terhadap De-pag. “Apakah betul pemba-giannya seperti itu? Ini yang belum dijawab,’’ kata Rham-dani ketika dikonfirmasi kemarin (10/04). 
Sementara Kakanwil Depag Sulut, Drs Hi Halil Domu MSi ketika dimintai tanggapannya oleh koran ini membantah adanya alokasi anggaran se-perti itu. Dalam klarifikasi-nya, Domu menjelaskan bah-wa dana yang ada di Kanwil Depag secara keseluruhan berjumlah Rp 38.308.120.000.
“Tidak benar jika anggaran untuk Protestan, Katolik, Hindu dan Budha totalnya hanya Rp 10 miliar, sedang-kan Muslim mencapai Rp 110 miliar. Didapat dari mana data ini? Saya jelas-jelas sa-ngat keberatan dengan pem-beritaan yang ada, karena penjelasan saya sewaktu hearing itu kan belum selesai akibat waktu yang singkat dan disepakati ditunda. Seingat saya, saya baru menjelaskan soal pemalsuan KTP dan KK jemaah haji luar Sulut,” ujarnya. 
Domu kemudian menjelas-kan bahwa dana Rp 38.308. 120.000 itu terdiri dari bidang Penamas (Penerangan Islam pada masyarakat dan Pem-berdayaan Masjid) Rp 1.494. 490.000, pendidikan agama Kristen Rp 2.386.000.000, urusan agama Kristen Rp 1.570.667.000, Katolik Rp 1.680.655.000, Hindu Rp 304.300.000 dan Budha Rp 304.300.000. Kemudian Bidang Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Dasar) Rp 20.369.764.000, sementara untuk Tata Usaha dan Gaji Pegawai Rp 589.147.000.
“Dengan begitu jumlah keseluruhan dana di Kanwil Depag sekarang Rp 38.308. 120.000,” tegasnya. Kenapa bidang Mapenda (Madrasah dan Pendidikan Dasar) lebih besar? Hal ini menurutnya diperuntukkan untuk gaji guru di madrasah-madrasah dan dana BOS yang masuk ke rekening sekolah-sekolah.
Adapun dana selebihnya untuk Kandepag kabupaten/kota se-Propinsi Sulut, dana bantuan, pemeliharaan dan sebagian besar adalah gaji, masing -masing satuan kerja dan unit kerja pada Kandepag kabupaten/kota termasuk KUA se- Sulut. “Dan pengelo-laan dana ini tidak melalui kanwil,” katanya. 
Di samping itu, Domu juga membantah soal pungutan liar. “Pungutan resmi saja di-hilangkan, apalagi pungutan liar,” katanya. Dan soal em-barkasi, ia mengatakan bu-kan kemauan dari Depag, tapi merupakan usulan dari tokoh-tokoh Islam, pemuda Islam dan masyarakat lain-nya, yang sifatnya masih dalam rekomendasi. 
“Jadi apa yang perlu diper-soalkan. Kan belum tentu jadi bakal dipindah,’’ ucapnya sembari menambahkan, untuk guru agama menurut-nya sudah tidak diangkat lagi oleh Depag, tapi sudah kewe-nangan pihak pemda.
Akan persoalan yang ada di Depag, Domu berjanji akan melakukan sejumlah pembe-nahan-pembenahan, baik di dalam maupun di luar, demi terwujudnya mekanisme yang sehat di tubuh Depag. Terkait sejumlah oknum yang diduga melakukan kejahatan dan ter-libat dalam persoalan pem-buatan KTP dan KK jemaah haji luar Sulut, ia menga-takan, hal ini harus melalui proses dan prosedur. “Sebab, jika tidak ada bukti yang kuat, bisa-bisa saya yang di-tuntut balik,” ucapnya.(aan)