|
|
|
|
![]() |
![]() |
| Berita
Minahasa Induk -Minut |
12 April 2007
|
|
Banwas Siap Telusuri
Distribusi Raskin
|
Kepala Badan Pengawas Pemkab Minut, Marieke Dengah menegaskan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan berbagai kasus yang terjadi berkaitan dengan distribusi beras miskin (raskin) yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM).
Oleh karena itu, gu-na menyikapi masa-lah tersebut, pihak-nya telah menerjun-kan tim untuk mela-kukan penelusuran di lapangan. Khususnya pada daerah-daerah pesisir yang selama ini selalu mengeluhkan bahwa raskin yang dibagikan tidak pernah diterima secara utuh alias telah disunat.
“Berbagai pengeluhan masya-rakat, terutama yang menyang-kut distribusi raskin, belakangan ini telah menjadi fenomena yang menonjol. Tentu saja dalam si-tuasi seperti ini dalam waktu de-kat, kita akan melakukan cross-check di lapangan. Untuk mem-buktikan, sampai di mana per-soalan ini muncul. Dan untuk mempermudah maksud ini, kita akan melibatkan pi-hak Bulog,” terang De-ngah kepada warta-wan, Rabu (11/04) kemarin.
Persoalan raskin ini kata Dengah, sudah pada tahapan yang mengkhawatirkan. Salah satunya yang terjadi di Kecamatan Wori. Di mana akibat pembagian raskin yang tidak sesuai dengan takaran karena sudah dipotong, telah menyebabkan tindak anarkis massa .
“Bayangkan saja, akibat mem-bagi beras tidak sesuai dengan takaran, seorang hukum tua, sampai-sampai terlibat percek-cokan dan bahkan berlanjut pa-da aksi baku pukul. Nah, ini kan sudah mengarah pada tindakan kriminal. Karena itu, untuk me-nuntaskan persoalan-perso-alan seperti ini, kita akan sece-patnya melakukan penyele-saian,” ujarnya, seraya menam-bahkan selain Kecamatan Wori, raskin banyak juga yang diselewengkan di Kecamatan Likupang Barat.
Selain itu, untuk menghindari persoalan lebih kompleks, kare-na selama ini yang menjadi inti masalah adalah soal pengukuran beras, bahkan ada yang tidak ditimbang. Dengah menambah-kan, agar menjadi keharusan bagi setiap desa di seluruh Ka-bupaten Minut ini untuk memi-liki timbangan.
“Sarana ini sangat penting, karena itu menjadi kewajiban bagi seluruh desa untuk me-nyediakannya. Harganya juga tidak terlalu mahal, hanya sekitar Rp 1 juta. Dan rencana-nya untuk timbangan ini ke-mungkinan akan diadakan oleh pemkab. Dengan demikian jika sarana ini sudah ada, pihak Bulog jangan beralasan lagi untuk tidak mau menimbang beras,” imbuhnya.(eda)
|
|